Jakarta-Posisi strategis Maluku yang merupakan gerbang utama Indonesia-Australia semestinya membawa peluang bagi Maluku. Sebaliknya, kalau Maluku tidak bisa melihat peluang baik, maka Maluku hanya menjadi pusat operasi navigasi atau sekadar perlintasan. Padahal, Maluku akan menghadapi tantangan ketika terjadi ketegangan di Kawasan Indo Pasifik ataupun Laut China Selatan.
“Posisi Maluku ini sangat strategis, sehingga dengan adanya kerjasama keamanan pada 12 November lalu, sebenarnya bisa bermanfaat kalau kita bisa melihat peluang kerjasama dalam bidang pendidikan, perdagangan dan sebagainya. Ini yang harus menjadi perhatian, sehingga posisi strategis ini bisa dimaksimalkan untuk Maluku,” jelas Direktur Archipelago Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina dalam diskusi yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim Provinsi Maluku di Jakarta, Rabu (19/11/2025). DPW KBPUM Maluku ini dipimpin Ismail M Lussy (ketua) dan Abusagir Mahulette (sekretaris). Narasumber lain dalam diskusi ini terdiri dari, Wahid Laitupa, S.sos (Anggota DPRD Prov Maluku), H.La Nyong, S.Sos (Anggota DPRD Prov Maluku) dan Arman Kalean Lessy, MPd (Ketua KNPI Prov Maluku).
Dalam kunjungan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu ke Australia, kedua negara Australia dan Indonesia secara substantif menyelesaikan negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru di bidang keamanan bersama. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di atas kapal HMAS Canberra, Garden Island Naval Base, Australia, Rabu, 12 November 2025.
Engelina mengingatkan, pengalaman sejarah dalam PD II menjadikan Kawasan Timur, terutama Maluku sebagai pijakan untuk melakukan serangan ke Jepang. Dalam perkembangan mutakhir, rebutan pengaruh di Kawasan Indo Pasifik dan dinamika yang turun naik di Laut China Selatan sebenarnya bisa menjadi daya tawar bagi Maluku. “Posisi strategis baik ke Indo Pasifik dan ke Asia Timur ini bisa membawa manfaat kalau kita bisa melihat peluang kerjasama, misalnya dalam bidang ekonomi dan Pendidikan,” jelasnya.
Untuk itu, Engelina mengharapkan, agar elit di berbagai tingkatan benar-benar berpikir, sehingga Maluku bisa memainkan peran dengan posisinya, terutama untuk melihat celah yang bisa mendorong kebangkitan Maluku.
Menyinggung mengenai pemangkasan transfer ke daerah (TKD), Engelina menegaskan, pemangkasan itu sangat menyakitkan karena selama ini formula Dana Alokasi Umum (DAU) sudah tidak adil karena hanya mempertimbangkan penduduk, wilayah daratan tanpa mempertimbangkan keadaan geografi yang sulit dan penuh tantangan. “Ini mereka sama ratakan saja, yang memang tidak adil untuk Maluku,” tegasnya.
Engelina mengharapkan agar pemangku kebijakan negara mengubah formula TKD, karena itulah sumber dari ketidakadilan distribusi anggaran negara. “Saya kira, ini sebenarnya yang menjadi tugas anggota dewan di daerah dan di pusat. Formula DAU harus memasukkan indeks geografi,” tegasnya.
Di berbagai negara, dengan geografi yang mirip Indonesia memberikan perlakuan khusus dari sisi pembiayaan terhadap daerah dengan biaya logistic dan geografi yang kepulauan. Tapi, Indonesia yang kepulauan ini justru menerapkan formula yang bagus diterapkan di negara kecil atau kontinental, dengan jumlah penduduk yang merata. Logika daratan diterapkan begitu saja di negara kepulauan.
Menurut Engelina, formula DAU yang dibelakukan selama ini hanya akan menambah ketimpangan kawasan, karena memang daerah yang padat penduduk, terutama di Jawa akan mendapat porsi yang lebih besar dan semakin besar seiring dengan pertambahan penduduk, padahal tantangan geografi tidak sama. Untuk itu, Engelina mengharapkan, semua pimpinan di berbagai level bersama-sama mengupayakan perubahan formula DAU, karena ini berarti memperjuangkan keadilan.
Menyinggung soal kebijakan pemerintah untuk memberikan pinjaman ke daerah, Engelina justru heran karena dana yang dikumpul di pusat itu semuanya bersumber dari daerah, termasuk eksploitasi kekayaan alam. “Ini berarti kekayaan dari daerah tetapi daerah diminta meminjam uangnya sendiri. Kalau memang memiliki dana kenapa tidak digunakan untuk membangun daerah, tapi kok menggunakan mekanisme pinjam meminjam? Ini saya hanya heran saja,” kata Engelina.(den)
