1 week ago
22
Oleh : Enggi Indra Syahputra (Direktur Eksekutif JATI Wilayah Sultra dan Fungsionaris PB HMI 2024 - 2026)
Kendaripos.co.id -- Blok Mandiodo kini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, penegakan hukum atas praktik pertambangan yang melanggar aturan menjadi sebuah keharusan negara demi menjaga kedaulatan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Namun di sisi lain, penutupan tambang mendadak seolah memadamkan dapur rakyat. Ribuan masyarakat lingkar tambang yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas ekonomi pertambangan, kini berdiri di ambang kegelapan.
Apa yang dulunya menjadi denyut nadi ekonomi daerah—mulai dari pedagang kecil, pekerja tambang hingga sumber mata pencaharian lainnya kini terhenti seketika. Kehidupan mereka dipaksa memasuki ruang hampa, tanpa kejelasan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Penutupan tambang seakan menjadi keputusan di atas meja birokrasi yang lupa menengok wajah-wajah gelisah di bawahnya.
Mandiodo Tambang Nikel, Lumpur Korupsi
Blok Mandiodo, sebuah kawasan tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, kini menjadi hamparan tak berpenghuni. Setelah bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan bagi ribuan warga sekitar, kini aktivitas tambang di wilayah itu terhenti total. Bukan karena habisnya sumber daya alam, melainkan akibat skandal korupsi jumbo yang menyeret nama-nama besar di dunia pertambangan: kasus korupsi tata niaga nikel senilai Rp 5,7 triliun.
Penutupan tambang ini bermula dari hasil penyelidikan aparat penegak hukum yang mengungkap praktik mafia tambang—mulai dari penambangan tanpa izin (ilegal mining), manipulasi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), hingga penggelapan hasil tambang negara. Dari balik laporan keuangan perusahaan dan aliran dana, terbongkar sebuah jejaring kuat antara oknum pengusaha, pejabat daerah, hingga aparat yang diduga menikmati aliran keuntungan haram tersebut.
