3 hours ago
4
Anggota DPR RI Mufti Anam (Foto: Istimewa)
KENDARIPOS.CO.ID--Isu rencana penghapusan Kementerian BUMN dan pengalihan fokus ke Danantara menuai sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil kebijakan besar yang menyangkut aset negara.
"Saya baru mendengar isu itu, tapi belum bisa dipastikan kebenarannya. Kalau memang tujuannya untuk mengoptimalkan kinerja BUMN, mungkin publik bisa memahami. Tetapi jangan sampai menimbulkan kerumitan baru," kata Mufti di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Mufti menekankan, pengelolaan BUMN harus dijamin berjalan lebih baik, bukan justru semakin rumit atau menghambat transformasi perusahaan pelat merah.
"Yang lebih penting adalah: apakah bisa dijamin pengelolaan BUMN lebih baik bila diurus lewat model badan atau sepenuhnya oleh BPI Danantara? Jangan sampai justru menambah kerumitan," ujarnya.
Politikus PDIP ini menegaskan, keputusan strategis terkait BUMN harus sesuai prinsip good corporate governance, taat pada Undang-Undang, serta berada dalam koridor hukum yang jelas.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada kepentingan terselubung dalam kebijakan ini. "Jangan sampai ada ‘penumpang gelap’ yang menunggangi kebijakan ini untuk kepentingan kelompok tertentu, sementara rakyat hanya jadi penonton," tegasnya, dikutip dari detik.com
Mufti meminta pemerintah melibatkan DPR, pakar, dan publik dalam setiap langkah besar terkait pengelolaan BUMN.
"Justru kita harus pastikan BUMN dikelola sebaik-baiknya agar manfaatnya sebesar-besarnya dirasakan rakyat," pungkasnya.
Ikuti KENDARI POS di Google News
Dapatkan update cepat dan artikel pilihan langsung di beranda Anda.
