SHNet, Jakarta-Kepengurusan Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), baik yang ada di Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang semakin solid dan kompak sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar mampu menghadapi berbagai tantangan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ke depan.
Dewan Pengawas DPD Aspadin Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, Evan Agustianto juga mengatakan Aspadin harus bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri AMDK di tengah kondisi yang dinamis. “Karena itu, solidaritas kepemimpinan dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memastikan kepentingan anggota Aspadin,” ucap Evan yang mewakili PT Muawanah, produsen AMDK Al Ma’soem.
Mantan Pengurus Bidang Advokasi DPP Aspadin, Eddy Setyahadi menambahkan, Aspadin memerlukan pemimpin yang bisa memiliki bargaining power dengan pemerintah dan mampu membawa anggotanya semakin solid dan bertumbuh di tengah tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan. Selain itu, pemimpin Aspadin juga harus bisa menggalang pendanaan yang besar selain dari iuran anggota. “Karena, organisasi itu baru bisa bergerak bebas jika memiliki kecukupan dana. Karenanya, Aspadin tidak bisa hanya mengandalkan dana dari iuran anggota saja yang jumlahnya sangat kecil,” ujarnya.
Karenanya dia berharap asosiasi itu menjadi kuat, kompak, dan ada teknikal yang membantu semua anggota. “Maunya anggota itu adalah bisa merasakan ada nilai tambahnya menjadi anggota,” tukasnya.
Untuk mempermudah advokasi dengan pemerintah terkait regulasi, menurut Eddy, akan lebih mudah dilakukan jika pemimpin Aspadin itu dari perusahaan yang besar. “Kalau dengan perusahaan besar, idealnya dengan pemerintah akan berpengaruh terhadap keseluruhan sistem karena memiliki bargaining power,” katanya.
Wakil Ketua DPD Aspadin Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta & Kalimantan Tengah, Rama Zakaria, menyebutkan melihat perkembangan saat ini di mana industri AMDK banyak menghadapi tantangan dan tekanan, Aspadin memerlukan sosok pemimpin yang bisa menghadapi berbagai persoalan tersebut. Artinya, diperlukan kebijakan lembaga yang ideal, lincah, dan adaptif. “Jadi, leadership itu tidak bisa kaku tapi harus luwes. Pemimpin itu harus dipilih dengan melihat resource baik natural maupun inatural, resource yang bersifat pendanaan maupun network, kapasitas, dan sistem di perusahaannya sudah berjalan atau belum, dan SDM-nya sudah mumpuni atau belum. Itu yang dilihat sehingga leader ini bisa mengayomi semua perusahaan di berbagai level,” tuturnya.
Sekjen DPD Aspadin Jawa Timur, Mulyono Wibisono, berharap pemimpin di Aspadin itu sebaiknya orang yang mumpuni dan personalnya kompeten serta bisa bekerjasama dengan anggotanya.
Sementara, Anggota Aspadin, Karyanto Wibowo, mengatakan industri AMDK menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait regulasi pembatasan kemasan plastik di beberapa daerah yang berpotensi mengganggu operasional pabrik serta mengurangi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Selain itu, menurutnya, isu lingkungan terkait pengambilan air tanah juga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, meskipun perusahaan telah mematuhi regulasi dan studi ilmiah. Tantangan lain adalah biaya produksi yang tinggi akibat kenaikan harga bahan baku dan energi, serta persaingan ketat antar merek yang menekan margin keuntungan.
Karenanya, dia menegaskan industri AMDK harus beradaptasi dengan tuntutan keberlanjutan melalui pengurangan plastik sekali pakai dan penerapan ekonomi sirkular. Lanjutnya, transformasi digital menuju Industri 4.0 juga menjadi keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selain itu, meningkatnya permintaan produk halal dan berkualitas tinggi menuntut kepatuhan terhadap standar SNI dan sertifikasi halal. Dinamika ekonomi global dan nasional, seperti fluktuasi harga bahan baku, energi, serta daya beli masyarakat, juga akan memengaruhi stabilitas industri. “Semua ini menuntut inovasi, investasi, dan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, dia berharap sosok pimpinan Aspadin ke depan juga harus merupakan figur yang memiliki integritas tinggi, menjunjung prinsip transparansi, keadilan, dan demokrasi dalam organisasi. Menurutnya, pemimpin ini harus mampu merangkul seluruh anggota dari berbagai daerah, tidak hanya terpusat di satu wilayah, serta memastikan keterwakilan dan partisipasi yang adil bagi semua anggota. Selain itu, pemimpin Aspadin juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang kuat untuk menjaga solidaritas dan kekompakan anggota, terutama dalam menghadapi dinamika internal dan eksternal organisasi. Sosok pimpinan Aspadin juga perlu visioner, mampu mendorong inovasi dan adaptasi terhadap tantangan industri seperti keberlanjutan, transformasi digital, dan regulasi baru, serta aktif dalam advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan anggota dan pertumbuhan industri AMDK nasional.
“Artinya, dengan memiliki kepemimpinan yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan, Aspadin dapat tetap solid dan membawa industri AMDK menuju pertumbuhan yang lebih baik dan berdaya saing global,” tukasnya.
Dia berharap Aspadin ke depan bisa menjadi wadah yang benar-benar inklusif. Aspadin diharapkan mampu menjaga kekompakan internal, serta menjadi mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperjuangkan regulasi yang adil dan mendukung pertumbuhan industri AMDK yang sehat, inovatif, dan berkelanjutan. “Selain itu, Aspadin perlu terus mendorong transformasi digital, penerapan ekonomi sirkular, dan penguatan daya saing global, sekaligus memastikan perlindungan kepentingan anggota, baik skala besar maupun kecil,” ucapnya.
Menurutnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka Munas XI Aspadin juga menekankan pentingnya agar Ketua Umum Aspadin itu memiliki kapabilitas untuk membawa organisasi ini dalam menghadapi tantangan industri AMDK yang semakin kompleks dan mendorong pertumbuhan yang semakin baik.
Seperti diketahui, Aspadin menyelenggarakan Munas XI pada 12 November 2025, di Jakarta untuk memilih Ketua Umum dan pengurus baru periode 2025–2028. Namun, mayoritas anggota mencatat adanya ketidaksesuaian dalam proses pemilihan Ketua Umum dan Pengurus, yang menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap prinsip dasar organisasi.
Ketidaksesuaian tersebut mencakup tata tertib yang tidak sesuai AD/ART, antara lain pembatasan bakal calon Ketua Umum hanya untuk yang berdomisili di Jabodetabek. Kebijakan ini dipandang membatasi hak anggota dari berbagai daerah untuk mengajukan calon secara setara.
Selain itu, terdapat dugaan pemberian fasilitas kepada Dewan Pengurus Daerah tertentu dan pembatasan akses informasi dan pelibatan terkait penyelenggaraan Munas yang diduga diarahkan untuk memuluskan kemenangan Ketua Umum baru.
Melihat kejanggalan tersebut, beberapa ketua dan pengawas DPD menyampaikan keberatan dan menolak proses pemilihan karena adanya beberapa oknum Dewan Pengurus Pusat yang menghalangi melalui berbagai cara.
Karena menilai proses pemilihan tidak demokratis dan penuh dengan rekayasa, mayoritas anggota Aspadin yang hadir atau lebih dari 75 anggota dari total 96 peserta memutuskan untuk walkout dan menolak mengikuti proses pemilihan lebih lanjut. Mereka berpendapat bahwa seharusnya Munas mengutamakan asas transparansi, kebersamaan dan keadilan, menjunjung tinggi serta menghargai hak setiap anggota sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut mereka, Munas sebagai forum tertinggi organisasi semestinya menjadi wadah penyampaian agenda dan usulan anggota serta diselenggarakan secara inklusif oleh Pengurus DPP, bukan didominasi oleh pihak tertentu. (cls)
