1 week ago
8
Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Imam Sugianto
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Pemerintah menyebut kondisi nasional sudah kembali kondusif usai aksi demonstrasi besar akhir Agustus 2025. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Imam Sugianto, menegaskan situasi keamanan berada dalam kendali aparat TNI-Polri.
“Insya Allah kondusif, semua sudah dalam pengelolaan TNI-Polri. Kita bersatu. Kita lihat saja kemarin yang ditangkap Polda Metro, kita ikuti di Polda Metro,” ujar Imam di Kompleks Parlemen, Kamis (4/9/2025).
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan pemerintah tetap menghargai 17+8 Tuntutan Rakyat yang sudah disampaikan ke DPR-RI.
“Suara rakyat adalah bagian dari demokrasi yang harus kita dengarkan dengan hati yang jernih dan penuh rasa hormat,” tegasnya.Namun, di balik klaim kondusif tersebut, laporan orang hilang dan penangkapan aktivis masih bermunculan.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut masih ada tujuh orang yang dinyatakan hilang pasca kericuhan, di antaranya Fujian Esa Gumilar (Cikole, Bandung), Delta Surya Sindu Atmaja (Bogor), hingga beberapa nama lain di Jakarta Pusat.
Kontras telah membuka posko pengaduan orang hilang dengan nomor hotline dan formulir daring.Tak hanya itu, Komnas HAM mencatat 1.683 orang ditangkap oleh Polda Metro Jaya terkait aksi tersebut, sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan lebih dari 1.100 anak sempat ditahan polisi, dengan 11 anak di Jakarta masih belum dikembalikan ke orang tua mereka.
Penangkapan juga terjadi di berbagai daerah, termasuk Semarang, Solo, Bandung, hingga Bali.Selain itu, beberapa aktivis turut diamankan aparat, seperti Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen, dan aktivis ‘Gajeyan Memanggil’, Syahdan Husein, hanya karena mengunggah ajakan aksi di media sosial.
Menanggapi hal ini, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan adanya praktik penangkapan sewenang-wenang.“Makin banyak laporan masyarakat yang menyebarkan berita tentang ajakan aksi ditangkap secara sewenang-wenang,” ujarnya dikutip dari kompas.com
Kondisi ini membuat publik menuntut pemerintah tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga menjamin hak asasi warga negara tetap terlindungi.
Ikuti KENDARI POS di Google News
Dapatkan update cepat dan artikel pilihan langsung di beranda Anda.
