1 week ago
13
Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sri Mulyani Indrawati
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Dunia maya Indonesia kembali diguncang. Sebuah video viral yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah-olah mengatakan bahwa “guru adalah beban negara” memicu kemarahan publik secara luas. Padahal, video tersebut telah dikonfirmasi sebagai hasil manipulasi deepfake, rekayasa digital canggih berbasis AI yang mampu meniru wajah, suara, dan ekspresi seseorang secara meyakinkan.
Walau Kementerian Keuangan dan Sri Mulyani sendiri telah mengeluarkan klarifikasi resmi, termasuk melalui akun Instagram pribadinya, kegaduhan di media sosial tidak serta-merta mereda. Ribuan komentar, unggahan ulang, dan video reaksi terus bermunculan. Ini bukan lagi sekadar insiden viral. Ini adalah krisis kepercayaan publik di era disinformasi AI.
Kebenaran yang Kalah Cepat dari Kebohongan
Fenomena ini mencerminkan bagaimana kecepatan penyebaran hoaks digital jauh melampaui klarifikasi fakta. Dalam kasus Sri Mulyani, narasi palsu ini dengan cepat menyentuh luka kolektif masyarakat terkait kondisi guru, ketimpangan kesejahteraan, dan ketidakadilan sistem pendidikan.
“Yang menyedihkan, klarifikasi faktual tidak memiliki daya rusak sebesar hoaks yang sudah telanjur dipercaya,” ungkap pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Dr. Lestari Wulandari.
AI dan Polarisasi Opini Publik
Dalam konteks ini, teknologi seperti deepfake bukan lagi hiburan visual, tetapi alat manipulasi politik dan sosial. Publik yang belum melek literasi digital menjadi sangat rentan dengan hanya melihat thumbnail dan caption, banyak yang langsung mempercayai konten tanpa verifikasi.
Yuval Noah Harari, dalam bukunya Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI, memperingatkan bahwa kita telah memasuki masa di mana algoritma dan jaringan informasi bisa menciptakan "realitas palsu" yang lebih dipercaya dibanding kebenaran objektif.
Tantangan Demokrasi di Tengah Kabut Disinformasi
Bukan hanya reputasi tokoh publik yang terancam, demokrasi pun berada di ujung tanduk. Bagaimana publik dapat membuat keputusan politik yang matang bila basis informasinya keliru? Ketika kemarahan dipicu oleh video rekayasa, diskusi publik berubah menjadi arena penghakiman, bukan perdebatan rasional.
Apa yang Harus Dilakukan?
Untuk melawan gelombang disinformasi ini, beberapa langkah mendesak perlu diambil:
- Regulasi ketat terhadap penyalahgunaan AI dan deepfake, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.
- Literasi digital sebagai kurikulum wajib nasional, dimulai dari sekolah dasar.
- Tokoh publik dan media harus konsisten mengedukasi publik dengan narasi faktual, meski kalah viral.
- Warga digital harus berperan aktif dengan lebih kritis: verifikasi sebelum membagikan konten.
“Ini bukan hanya soal Sri Mulyani, tapi soal kesiapan bangsa menghadapi era informasi yang sepenuhnya bisa dimanipulasi,” tegas Direktur Eksekutif Lembaga Literasi Digital Nusantara, Rika Ramadhani. Dilansir dari kompas.com
Kasus ini adalah sinyal peringatan. Jika tak segera ditangani, disinformasi digital bisa menjadi penyakit kronis yang meruntuhkan kepercayaan terhadap demokrasi, lembaga negara, dan kebenaran itu sendiri
