Sinta Nuriyah: Kalau Militer Campur Urusan Sipil, Demokrasi Hancur

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) sekaligus istri almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah, menegaskan pentingnya menjaga batas peran antara militer dan kepolisian.

Ia mengingatkan, pelibatan militer dalam urusan ketatanegaraan maupun masalah domestik justru berpotensi merusak tatanan demokrasi.

“Kalau militer ikut campur dalam masalah ketatanegaraan ya hancur. Militer itu harusnya melindungi masyarakat dan negara. Kalau mereka ikut mengadili masyarakat, terus siapa yang melindungi rakyat?” kata Sinta (10/9/2025).

Menurutnya, kepolisian dan militer memiliki tanggung jawab berbeda. Polisi bertugas menjaga keamanan sipil dari tindak kriminal, sementara militer mengemban peran menjaga kedaulatan negara dari ancaman besar, terutama dari luar negeri.

“Jadi, urusan domestik masih sepenuhnya wewenang kepolisian,” tegas Sinta.

Pernyataan Sinta menanggapi wacana pelibatan militer menyusul penilaian bahwa aparat kepolisian belum optimal menangani gangguan keamanan.

Meski begitu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan pengerahan prajurit TNI pasca-demo besar akhir Agustus 2025 murni untuk membantu Polri.Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menegaskan tidak ada pemberlakuan darurat militer.

“Bahwa tidak ada niatan kita untuk mengambil alih. Darurat militer itu sangat jauh sekali, karena ada tahapannya dan melibatkan konsultasi dengan legislatif,” ujarnya, dikutip dari kompas.com (8/9/2025).

Ikuti KENDARI POS di Google News

Dapatkan update cepat dan artikel pilihan langsung di beranda Anda.