ANTISIPASI INFLASI : Sekprov Sultra Asrun Lio saat memimpin High Level Meeting TPID Sultra yang digelar secara zoom dan secara langsung di ruang rapat Biro Ekonomi Setda Sultra, Senin (24/02)
-- High Level Meeting Bersama Kemendagri
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Permintaan pasar terhadap kebutuhan pokok mengalami peningkatan tiap memasuki hari besar keagamaan termasuk Ramadan. Tak heran, harga kebutuhan pokok kerap melonjak tajam yang memicu inflasi. Sebagai upaya antisipasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai melakukan sederet langkah dalam menjaga stabilisasi harga.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tahir menegaskan pentingnya upaya konkret di daerah untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadhan. Untuk itulah, ia meminta kepala daerah untuk segera melakukan pengecekan dan identifikasi penyebab kenaikan harga guna memastikan stabilitas harga selama Ramadhan dan Idul Fitri.
“Pemerintah pusat berharap hargaharga dapat dikendalikan dan tidak terjadi lonjakan, terutama pada komoditas yang mengalami kenaikan signifikan seperti minyak goreng, gula pasir, dan cabai merah,” ujar Tomsi Tahir pada kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara daring di kantor Setprov Sultra kemarin.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio menyatakan komitmen pemerintah menindak lanjuti arahan pusat. Saat ini, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sultra pada minggu ketiga Februari 2025 mencapai 0,32 persen. Yang mana, menempatkan Sultra pada posisi ke-3 dari 38 provinsi.
"Komoditas utama yang berkontribusi terhadap kenaikan IPH ini adalah daging ayam ras, beras, dan cabai merah. Kenaikan tersebut cukup signifikan dibandingkan minggu sebelumnya yang masih berada pada angka 0,00 persen,"paparnya.
IPH tertinggi di Sultra lanjutnya, tercatat di Kabupaten Bombana dengan angka 4,38 persen. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang merah. Sementara itu, Kabupaten Buton mencatat IPH terendah dengan angka -1,25 persen, dengan komoditas utama yang menyumbang penurunan harga yaitu cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.
"Dari 13 kabupaten/kota non-IHK di Sultra, sembilan kabupaten mengalami penurunan IPH, sementara empat lainnya mengalami kenaikan," ungkapnya. Untuk memastikan stabilitas harga, TPID Sultra menekankan pentingnya koordinasi dengan kabupaten/kota yang mengalami lonjakan harga, seperti Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna. "Kami juga meminta Dinas terkait untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan harga di wilayah tersebut, serta memastikan keakuratan data yang diinput oleh petugas di lapangan,"tegasnya.
Selain itu, Pemprov Sultra juga akan meningkatkan koordinasi lintas sektor, terutama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), guna mengantisipasi dampak cuaca terhadap produksi pangan. TPID juga akan melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional dan distributor guna memastikan stok dan harga tetap terkendali.
Komoditas yang menjadi fokus pemantauan meliputi beras, bawang putih, gula konsumsi, cabai merah, dan minyak goreng. Selain itu, Dinas Perdagangan diinstruksikan untuk menggelar operasi pasar murah guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Sebagai langkah konkret lainnya, Rakor Satgas Ketahanan Pangan akan segera digelar untuk menindaklanjuti hasil pemantauan di lapangan. Rakor ini akan menjadi wadah bagi instansi terkait untuk menyusun strategi dalam menghadapi tantangan inflasi dan menjaga stabilitas harga di Sultra.
"Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemprov Sultra optimistis dapat mengendalikan inflasi dan memastikan masyarakat dapat menjalani bulan Ramadhan dengan harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau,"pungkasnya. (b/rah)
