Ribuan Massa “Tumpah” di Jalan Sultra Tetap Kondusif

2 weeks ago 4
Ribuan massa yang menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Mapolda Sultra dan DPRD Provinsi Sultra

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak Jumat (29/8/2025) hingga Senin (1/9/2025) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi bukti nyata bahwa aspirasi rakyat tak bisa dibungkam.

Ribuan massa yang tergabung dari berbagai elemen, terutama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Kendari, menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Mapolda Sultra dan DPRD Provinsi Sultra. Khusus DPRD Sultra, puncaknya terjadi, Senin (1/9/2025).

Meski diwarnai massa dalam jumlah besar (tumpah) turun di jalan dan tensi yang sempat memanas, jalannya aksi berlangsung aman dan damai.

Kondisi ini tak lepas dari pendekatan persuasif dan humanis yang diterapkan aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP dalam mengawal aksi.

Aparat memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat tanpa intimidasi. Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menegaskan, pihaknya berkomitmen menjaga hak konstitusional masyarakat dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan ketenangan.

"Saya ucapkan terimakasih kepada saudara-saudara yang melaksanakan aksi untuk menyampaikan aspirasinya dengan tenang dan tertib, sehingga aksi pada hari ini berlangsung kondusif," ujar Irjen Didik.

Tuntutan Serius Rakyat Sultra

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Massa membawa sejumlah tuntutan strategis yang menjadi sorotan publik nasional, antara lain:

Pemotongan tunjangan dan gaji anggota DPR RI sebesar 50 persen, Pencopotan Kapolri, Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, Penolakan terhadap RUU KUHP, Reformasi DPR dan Polri.

Kemudian, Penurunan pajak yang dinilai mencekik rakyat, Penolakan tambang ilegal dan eksploitasi lingkungan, khususnya di kawasan Morosi, Keadilan bagi rakyat kecil dan penegakan hukum yang merata

Mahasiswa juga menyoroti tindakan represif aparat dalam menangani aksi-aksi sebelumnya dan meminta jaminan kebebasan berpendapat tanpa intimidasi ke depannya.

Ketua DPRD Siap Mundur

Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, bersama sejumlah pimpinan lembaga seperti Kapolda, Danrem 143 Halu Oleo, Kabinda, dan Dandim 1417 Kendari, menemui massa dan menyatakan sikap tegas menolak kenaikan tunjangan DPR RI. Tariala menyampaikan dukungan terhadap percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penolakan terhadap RUU KUHP.

Bahkan, La Ode Tariala membuat pernyataan mengejutkan di hadapan massa. "Kami siap memperjuangkan bersama masyarakat Sulawesi Tenggara dan teman-teman mahasiswa. Jika kami tidak memperjuangkan ini, jangankan jadi ketua, jadi anggota DPRD pun kami siap mundur," tegasnya.

Pernyataan tersebut disambut riuh tepuk tangan dari massa aksi, yang merasa didengar dan dihargai.

Pantauan langsung di lokasi menunjukkan, sempat terjadi ketegangan antara demonstran dan aparat di gerbang DPRD, dengan aksi saling dorong. Namun situasi berhasil diredam setelah dilakukan negosiasi, dan akhirnya perwakilan demonstran diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPRD untuk melakukan dialog.

Negosiasi ini menjadi momen penting dalam menjaga jalannya aksi tetap kondusif. Sekaligus menunjukkan, dialog terbuka bisa menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan ketegangan antara rakyat dan pemegang kebijakan.

Meski digelar di tengah situasi nasional yang memanas akibat isu-isu kebijakan pemerintah pusat, demonstrasi di Sultra menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi bisa berlangsung tertib dan damai.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis oleh aparat keamanan, respons cepat dari pejabat publik, serta kedewasaan massa aksi bisa menciptakan ruang demokrasi yang sehat dan aman.

PESAN DARI SULTRA
UNTUK DPR DAN PRESIDEN

RIBUAN MASSA TURUN KE JALAN
-Massa berasal dari berbagai elemen di Kendari
-Suarakan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan publik
-Kepung kantor DPRD Sultra, desak perjuangkan aspirasi ke pusat

TUNTUTAN UTAMA
-Pemotongan gaji dan tunjangan DPR RI sebesar 50%
-Pencopotan Kapolri
-Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor
-Penolakan RUU KUHP
-Reformasi DPR dan Polri
-Penurunan pajak
-Penolakan tambang ilegal dan eksploitasi lingkungan, khususnya di Morosi
-Keadilan hukum bagi rakyat kecil
-Jaminan kebebasan berpendapat tanpa intimidasi

UNJUK RASA KONDUSIF
-Meski diikuti ribuan massa, aksi berlangsung damai
-Salah satunya berkat strategi aparat yang menggunakan pendekatan persuasif dan dialog terbuka

KOMITMEN DPRD SULTRA
-Siap perjuangkan aspirasi masyarakat Sultra ke pusat
-Turut menolak kenaikan tunjangan wakil rakyat
-Siap mundur jika tidak melaksanakan amanah tersebut

IMBAUAN KAPOLDA
-Ajakan komitmen bersama menjaga Sultra tetap kondusif
-Komitmen dan pastikan tak ada represif aparat dalam penanganan aksi

Sumber Data: Diolah Kendari Pos


Ikuti KENDARI POS di Google News

Dapatkan update cepat dan artikel pilihan langsung di beranda Anda.

Read Entire Article
Kendari home | Bali home | Sinar Harapan