1 day ago
7
gubernur sulawesi tenggar.
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih cukup besar. Padahal daerah butuh dana besar untuk menggenjot pembangunan. Atas dasar itulah, pemerintah daerah harus memberi peran yang lebih besar bagi sektor swasta termasuk pengusaha. Dengan bergeraknya roda ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat.
Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ketika melawat di Kota Kendari menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra, Selasa (26/8). Giat ini dihadiri oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Gubernur Sultra Mayjen TNI (purn) Andi Sumangerukka.
Secara khusus, Mendagri meminta pemerintah daerah menggandeng KADIN. Jika gubernur levelnya KADIN provinsi. Begitu di tingkatan Wali Kota dan Bupati. Sebab dana transfer pusat khususnya di Sultra masih mendominasi struktur anggaran daerah. Untuk itulah, pihaknya mendorong peningkatan PAD. Sebab ini menjadi syarat utama untuk melakukan lompatan pembangunan di daerah.
"Dari profil fiskal yang kami lihat, PAD Sultra masih sangat rendah dan sebagian besar anggaran masih bergantung pada transfer pusat. Hanya provinsi dan Kota Kendari yang sedikit lebih baik. Ini tentu menjadi tantangan besar," ujar Tito Karnavian.
Jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka percepatan pembangunan daerah akan terhambat. Untuk itu, perlu upaya serius dalam mendorong peran serta dunia usaha, terutama UMKM dan investor besar, agar ekonomi daerah dapat tumbuh secara mandiri.
"Sultra tidak akan bisa melompat jika PAD-nya tidak naik dan melewati transfer pusat. Kuncinya adalah menghidupkan sektor swasta. Berikan kemudahan, dengarkan kebutuhan dan potensi yang dilihat pengusaha. Jika swasta hidup, pajak dan retribusi akan naik, PAD juga ikut naik," tambahnya.
Mendagri menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui wadah seperti Kadin, sebagai saluran komunikasi dan penyampaian aspirasi dunia usaha.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut peningkatan PAD harus dilakukan dengan cara yang tepat, tanpa membebani dunia usaha secara tiba-tiba.
"Pendekatannya bukan langsung menaikkan pajak atau retribusi, tapi mengembangkan dunia usaha dulu. Jika sektor usaha tumbuh, maka kontribusinya terhadap PAD juga akan meningkat secara alami," ujarnya.
Ia menyoroti potensi unggulan Sultra seperti nikel, aspal Buton, serta sektor perikanan dan pariwisata yang perlu mendapat perhatian lebih. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang mendukung akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Sultra ini kaya. Identik dengan nikel, aspal Buton, dan potensi perikanan serta pariwisata yang luar biasa. Daerah ini bisa menjadi percontohan nasional bila seluruh potensi tersebut dioptimalkan," lanjut Anindya.
Sementara itu, Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang mengaku bangga atas dukungan dan perhatian pemerintah pusat terhadap potensi daerahnya. Ia menegaskan Sultra memiliki keunggulan strategis, terutama dalam komoditas aspal Buton.
"Aspal Buton adalah salah satu potensi terbesar dunia. Saya sudah menyampaikan ke Ketua Umum Kadin agar aspal Buton dijadikan komoditas strategis nasional. Jika dimudahkan, tentu akan menguntungkan negara secara keseluruhan," jelas Anton.
Rapimprov Kadin Sultra ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam upaya mendorong kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Sultra.(b/abd)
Ikuti KENDARI POS di Google News
Dapatkan update cepat dan artikel pilihan langsung di beranda Anda.
