Peserta Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Kepala Daaerah (Pilkada), Tahun 2024 di Hotel Claro Kendari sempatkan foto bersama.
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Hotel Claro Kendari, kemarin
Suasana diskusi Focus Group Discussion(FGD) Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Hotel Claro Kendari, kemarin.Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bawaslu Sultra, pemantau pemilu dari Sultrademo dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, liaison officer (LO) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, 2, 3, dan 4, serta KPU kabupaten/ kota se-Sultra.
Dalam FGD ini, beberapa akademisi dan praktisi turut memberikan materi, di antaranya Aji Pangestu, Devie Yundanto, dan Harimah Satria.
Pelaksana Harian (PLH) Ketua KPU Sultra, Hazamuddin, menegaskan evaluasi Pilkada ini bukan hanya sekadar formalitas administratif.
“Evaluasi ini ada yang berpikir hanya sekadar proses pertanggungjawaban secara administratif. Kalau kita kembali melihat ketentuan, ada sembilan tugas yang diatur dalam pasal 11-13 yang menjadi kewajiban KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi,” ujarnya.
Ia menambahkan evaluasi ini untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memperbaiki dan meningkatkan kualitas pemilu ke depan.
Sementara itu, Anggota KPU Sultra, Muh. Mu’min Fahimuddin, menjelaskan evaluasi tahapan Pilkada memiliki dasar hukum meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pilkada.
“Evaluasi ini memang tidak disebutkan dalam PKPU, namun hal itu tercantum dalam UU Pilkada Pasal 9 dan 13,” kata Mu’min.
Tujuannya adalah agar setiap tingkatan penyelenggara pemilu, khususnya KPU, dapat melihat kembali proses yang telah berjalan, mengidentifikasi kekurangan, serta menentukan langkah perbaikan ke depan.
Lebih lanjut, Mu’min menambahkan hasil evaluasi ini nantinya akan disampaikan kepada KPU RI sebagai bahan masukan untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.
“Proses evaluasi ini sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dan hasilnya dibawa ke provinsi untuk dicermati kembali dengan pendampingan tim fasilitator dari KPU RI,” kata Mu’min.
Evaluasi ini dilakukan melalui pengisian kuesioner internal oleh 18 satuan kerja (satker) di Sultra, yang kemudian divalidasi dan dikonfirmasi dalam FGD ini.
Mu’min berharap, melalui FGD ini, Pilkada mendatang dapat berjalan lebih baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berintegritas. (ags/adv)
Suasana Pembukaan Focus Group Discussing (FGD) Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Hotel Claro Kendari, Kemarin.
