Oleh: Willem Frans Ansanay, SH, MPd
Fenomena isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang tetap awet bertahun-tahun menunjukkan keanehan dalam sejarah politik Indonesia. Narasi fitnah dan kebohongan dibangun sangat masif di ruang publik. Bahkan, dengan seenaknya merusak intitusi pendidikan dengan reputasi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memiliki otoritas tinggi. Uji forensik Polri yang sangat terang benderang tidak membuat menyebar fitnah merasa sadar tapi justru menunjukkan sikap arogansi seolah pemilik kebenaran mutlak.
Jadi, sangat wajar bahwa isu ijazah ini menimbulkan kesan memang digunakan untuk menyerang reputasi Jokowi yang harus diakui memiliki legacy dalam masa 10 tahun memimpin Indonesia. Apalagi, transisi kekuasaan yang berlangsung tenang dan damai merupakan catatan sendiri dalam sejarah pergantian presiden di Indonesia. Sangat mudah untuk menoleh ke belakang, bagaimana peralihan dari Bung Karno kepada Soeharto, kemudian pergantian kepemimpinan setelahnya.
Harus diakui transisi dari Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono kepada Ir. Joko Widodo boleh dibilang baik, tetapi transisi dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto merupakan yang terbaik dan sebenarnya bisa menjadi model transisi dalam negara demokratis yang disertai dengan keberlanjutan program.
Tingkat kesukaan terhadap figure Jokowi menunjukkan angka yang fantastis di akhir masa jabatan dan mungkin merupakan satu fenomena tersendiri yang jarang dialami pemimpin negara yang hendak mengakhiri jabatan, yang biasanya mengalami lame duck (bebek lumpuh). Kesukaan kepada figur Jokowi ini tidak lepas dari kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun yang menunjukkan kinerja dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.
Satu hal yang penting, Jokowi mewariskan pondasi yang sangat penting untuk kemajuan Indonesia, seperti infrastruktur, irigasi pertanian, hilirisasi dan tekad untuk membangun dan mengembangkan gagasan Indonesiasentris.
Harus diakui, selama 10 tahun, Jokowi tidak sempurna dan selalu memiliki kekurangan dan meski ingin menyenangkan semua pihak, tetapi hampir mustahil untuk menyenangkan semua pihak karena keberagaman kebutuhan, kepentingan dan tuntutan sebagai konsekuensi logis dari negara besar yang memang ditakdirkan dengan kebhinekaan.
Ketika masih dalam jabatan, Jokowi sudah mendapat serangan mengenai fitnah ijazah, tetapi Jokowi tidak menggubris dan menganggap sebagai dinamika biasa dalam negara demokrasi, meskipun Jokowi sedang berada dalama jabatan.
Hanya saja, setelah Jokowi tidak lagi menjabat justru fitnah tanpa dasar semakin kelewat batas. Persoalan ijazah bukan lagi soal asli atau tidak, tapi bergerak menjadi alat politik. Sebab, kalau hanya persoalan asli, pernyataan dari UGM dan Polri lebih dari cukup untuk mengkonfirmasi status ijazah.
Tapi, yang terjadi, isu ijazah digoreng ke sana ke mari untuk membangun opini menyesatkan di ruang publik, guna mendelegitimasi reputasi Jokowi. Apalagi, Gibran Rakabuming Raka tampil sebagai pemimpin muda di panggung nasional dan diperkirakan akan menjadi salah satu figur kunci setelah era Prabowo.
Berbagai pandangan yang mengaitkan ijazah Jokowi dengan upaya meredam Langkah Gibran bukan tanpa dasar. Sebab, peluang politik untuk Pemilu Presiden di atas kertas hanya terbuka untuk posisi Wakil Presiden dengan syarat utama menyingkirkan Gibran melalui upaya memisahkan Prabowo dengan Gibran.
Penulis juga memiliki keyakinan bahwa ada motif dan kepentingan politik yang bermuara pada Pemilu 2029 di balik isu ijazah.
Apalagi, semua permainan sangat mudah terbaca, apalagi figur sekelas Prabowo dan Jokowi. Sebagai ambisi boleh saja, tetapi mendelegitimasi dengan fitnah tanpa dasar ibarat kerikil kecil hendak merobohkan pondasi. Ijazah sarjana hanya selembar kertas, tetapi sebaiknya segera menyadari bahwa Jokowi memiliki ijazah yang tak terbantahkan melalui rekam jejak kepemimpinan yang tak mudah dihapus begitu saja. Apalagi, hanya wayang yang digerakkan dalang politik.
Meski mendapat serangan yang memfitnah dan menghina pribadi dan berlangsung bertahun-tahun, tetapi sikap Jokowi menunjukkan kematangan sebagai seorang negarawan sejati. Jokowi memilih menempuh jalur hukum seperti warga negara biasa, mengikuti semua prosedur, mendatangi dan melaporkan fitnah dan hinaan yang diterimanya. Semua bukti yang dimilikinya diserahkan kepada apparat hukum, sebab satu-satunya cara untuk menghentikan fitnah dan spekulasi liar hanya melalui pengadilan.
Luar biasanya, Jokowi yang dituduh tetapi Jokowi yang diminta membuktikan. Betapa kacaunya logika ini, karena orang dengan mudah menuduh tanpa bukti dan korban diminta membuktikan!
Untuk sementara mungkin para competitor akan bersorak ketika menyaksikan Jokowi dengan kerendahan hati mendatangi Polri dan memberikan keterangan, tetapi isu yang digulirkan akan berhenti ketika ada putusan pengadilan, maka saat itulah kompetitor kehabisan ide dan menunjukkan kegagalan menawarkan ide cerdas untuk menandingi kinerja Prabowo-Gibran saat ini.
Pada gilirannya, serangan tak berdasarkan kepada Jokowi bukan melemahkan tapi justru semakin menguatkan karena fitnah atau nyinyiran murahan harus berhadapan dengan kerja nyata pemerintahan ini. Persoalan mendasar dari siapapun yang hendak melawan Prabowo-Gibran pada 2029 adalah kesulitan untuk memenuhi standar tinggi yang dilakukan pemerintahan Jokowi yang dilanjutkan Prabowo dengan standar yang semakin tinggi melalui realisasi janji politik meski di tengah tantangan global yang kompleks.
Capain Prabowo dalam satu tahun pemerintahan, suka tidak suka, telah menunjukkan progres yang konkrit seperti swasembada pangan, hilirisasi, kedaulatan energi, sekolah rakyat, program makanan bergizi gratis yang semuanya masih berada dalam rel yang sesuai dengan janji dalam kampanye. Tentu, ada berbagai hal yang layak dikritik karena belum sempurna, tetapi hal itu kembali bagaimana kita melihat.
Ketika mata dan pikiran hanya fokus pada masalah yang kasuistis, seperti kercaunan MBG, misalnya, maka hanya kasus itu yang terihat, sehingga dengan ceroboh mengabaikan jutaan anak Indonesia yang menikmati makanan bergizi.
Untuk itu, sebelum gegabah menyebarkan opini di ruang publik, sebaiknya semua kita harus memastikan pikiran dan hati berada dalam suasana yang jernih dan objektif. Sebab, opini sesat di ruang public bukan hanya sekadar persolan informasi, tetapi menyedot energi positif yang semestinya ditujukan untuk kepentingan rakyat.
Dalam menyikapi isu ijazah, juga sangat jelas posisi koalisi pemerintah sejati tentu membela berbasis fata demi stabilitas dan marwah kelanjutan program pemerintah. Sebaliknya, partai penantang baik yang ada di dalam maupun di luar koalisi akan memilih untuk membiarkan isu ini tetap terapung di ruang publik dengan menggunakan metode memukul dengan meminjam tangan, sehingga tangan partai politik tetap bercitra bersih dari sisi politik tapi mendulang keuntungan dengan degradasi lawan politik potensial.
Namun, apa yang dialami Jokowi bisa juga merupakan konsekuensi dari pemimpin besar dan negarawan. Sebab, situasi serupa pernah dialami Barack Obama yang difitnah tidak lahir di Amerika sehingga tidak berhak menjadi calon Presiden AS. Kedua negarawan ini memiliki kemiripan dalam merespon isu fitnah, yang ditanggapi santai pada awal kemunculan. Kemudian, Obama menanti waktu yang tepat untuk menunjukkan akte kelahiran dan persoalan selesai. Kalau berandai, mungkin saja, soal akte Obama itu tidak akan selesai kalau di Indonesia mesi sudah ditunjukkan karena bisa dibilang akte palsu dan sebagainya.
Sikap Jokowi tidak berbeda jauh. Kalau saja, para pemfitnah menginginkan kebenaran, sangat mungkin Jokowi akan menunjukkan dan selesai. Tapi, Jokowi seorang politisi yang tenang dan memahami persis apa yang dikehendaki kelompok yang mempersoalkan ijazah. Kalaupun Jokowi memilih gaya Obama, tetap tidak akan meredakan isu meski sudah menunjukkan ijazah. Persoalannya sederhana: bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran.
Insting Jokowi terkonfirmasi ketika para pemfitnah melihat ijazah asli Jokowi, segera berkelit dengan berbagai alasan. Untuk itu, pilihan Jokowi untuk memilih jalur hukum bukan tanpa perhitungan karena memang hanya pengadilan yang memiliki otoritas untuk itu.
Sejauh yang penulis, Jokowi merupakan figur pemaaf dan tidak berniat menghukum siapapun. Hanya saja, Jokowi juga pribadi yang memiliki martabat dan siapapun tidak akan rela untuk difitnah seenaknya. Hal itu terbukti ketika dua terlapor menemui Jokowi dan menyadari kekeliruan.
Tapi, memang Jokowi memilih untuk tetap menempuh jalur hukum terhadap beberapa orang yang ngotot tanpa dasar. Jadi, karena masalah itu sudah diproses hukum sebaiknya semua pihak mengikuti prosedur hukum dan silakan berargumen dengan bukti yang dimiliki di pengadilan. Biar pengadilan yang memutuskan siap berbuat apa dan bagaimana harus bertanggung jawab.
Penulis, Willem Frans Ansanay, SH, MPd adalah Ketua Umum Bara JP.
