Jakarta-Presiden Prabowo Subianto sebaiknya segera menekan tombol darurat energi melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai respons cepat situasi kritis cadangan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional yang hanya cukup untuk 23 hari.
Demikian Ketua Umum Partai Pembaruan Bangsa (PPB), Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/3/2026) mengenai potensi krisis BBM akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Engelina mengatakan, data terbaru menunjukkan ketahanan energi Indonesia berada pada level terendah di Asia Tenggara, bersaing dengan Filipina. Cadangan Indonesia hanya 23 hari dan Filipina hanya 22 hari.
“Ketergantungan impor BBM yang tinggi ini praktis tidak ada waktu yang memadai dan tidak menentu sampai kapan situasi di Timur Tengah mereda. Ini situasi darurat, sehingga perlu Inpres darurat sebagai langkah mitigasi,” jelas Engelina.
Engelina mengingatkan, krisis BBM akan membawa konsekuensi ekonomi, sosial dan politik, sehingga perlu tindakakan darurat yang presisi. “Kalau terlambat taruhannya akan sangat mahal. Saya harap Presiden keluarkan instruksi untuk mengatur alokasi prioritas BBM dan tindakan darurat untuk menyewa storage guna menambah cadangan,” katanya.
Menurut Engelina, Presiden perlu menginstruksikan penghentian ekspor minyak mentah bagi seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mewajibkan penjualan seluruh bagian produksi kepada kilang domestik.
“Sampai sekarang, kita belum lihat skema pendanaan darurat (Emergency Fund) untuk pembelian minyak mentah untuk mengisi kapasitas simpan baru tanpa membebani arus kas operasional Pertamina. Saya kira, ini Menkeu harus pikirkan,” jelas Engelina yang juga Direktur Archipelago Solidarity Foundation ini.
Selain itu, kata Engelina, perlu mengatur konsumsi BBM dalam negeri sesuai skala prioritas. Setidaknya, perlu keberanian untuk membatasi BBM bagi kendaraan pribadi. “Ini sulit tetapi tidak ada pilihan lain dan sangat tergantung bagaimana pemerintah mengkomunikasikan ke publik,” tuturnya.
Menurut Engelina, pembantu Presiden jangan berikan angin sorga, tapi harus edukasi publik mengenai penghematan energi, sehingga mencegah panic buying yang dapat memperburuk ketersediaan stok di lapangan.
Engelina mengingatkan, tanpa langkah darurat, maka ketika stok menipis akan memicu turbulensi ekonomi, logistik, harga pangan dan transportasi. “Untuk itu, Inpres diperlukan sebagai langkah mitigasi agar ekonomi tidak kolaps setelah cadangan BBM menipis. Tapi, jujur saja, saya lihat para pembantu Presiden tidak menujukkan adanya upaya mitigasi,” katanya.
Menyinggung mengenai dua kapal tanker yang dibiarkan lewat di Selat Hormuz, Engelina mengatakan, dua kapal tanker itu hanya untuk mengatasi kebutuhan BBM beberapa hari, karena konsumsi dalam negeri mencapai 1,7 juta barel per hari.
“Harga juga pasti naik, karena otomatis asuransi kapal yang lewat Hormuz akan melonjak drastis karena terkait resiko. Sekali lagi, Presiden harus berani tekan tombol darurat energi. Ini penting karena mempertaruhkan apakah kita mampu lewati gejolak geopolitik global atau justru mengalami kelumpuhan ekonomi,” katanya.
Menurut Engelina, stok BBM 23 hari ini menunjukkan tata kelola Migas yang perlu dibenahi, karena anggota International Energy Agency (IEA) mewajibkan anggotanya untuk memiliki cadangan 90 hari. Sedangkan, Indonesia hanya 23 hari dan berada dalam kategori sangat rentan.
Engelina mengatakan, situasi yang terjadi saat ini merupakan warisan lama tata kelola Migas, yang lebih memilih impor daripada membangun kilang sendiri. Untuk itu, tanpa political will yang kuat akan sangat sulit untuk mengalami ketahanan energi, sehingga gejolak geopolitik seperti saat ini, Indonesia tidak menunjukkan ketahanan energi sebagai urat nadi ekonomi.
“Situasi sekarang ini menunjukkan kita sangat rentan, karena memang memilih untuk tergantung impor. Ini risiko kalau sumber daya alam kita tidak dikelola benar-benar untuk rakyat. Sekarang siapa yang harus tanggung jawab? Paling kan saling lempar dan seolah mereka tidak pernah ada dalam kekuasaan,” kata Engelina.
Menurut Engelina, dirinya hanya menyampaikan pengalaman karena kebetulan dari keluarga besar Pertamina, yang ikut menyaksikan bagaimana Permina dibangun sebelum menjadi Pertamina. Karena sangat aneh, Permina itu dibangun untuk kemandirian energi, tapi semangat itu digeser dengan berbagai argumen untuk membenarkan impor sebagai solusi.
“Saya dari keluarga besar Pertamina, yang mengikuti dan paham betapa susahnya untuk membangun kilang karena berbagai konflik kepentingan dalam impor BBM. Misalnya, Ayah saya pada tahun 1970an pernah mendorong agar Pulau Sambu menjadi lokasi kilang untuk mencegah pengaruh Singapura, tapi mengalami hambatan yang tidak mudah dan semua alasan mengada-ada,” kata Puteri JM Pattiasina ini.
Engelina berharap, situasi yang terjadi saat ini hendaknya menjadi pengalaman bahwa kemandirian energi tak cukup hanya cuap-cuap, tapi butuh arah dan roadmap yang jelas. Tapi, kalau para pengelola tidak benar-benar independen dan masih terperangkap dalam kongkalikong, maka Indonesia akan dihadapkan dengan situasi rentan ketika terjadi gejolak politik meski bermil-mil jauhnya dari Indonesia.
“Kalau lihat elit kita saat ini, mereka ngomong seperti pengamat atau motivator, tapi tidak menunjukkan tindakan yang cermat untuk mengantisipasi situasi. Ini taruhannya tidak mudah kalau sampai terjadi krisis energi, yang menular menjadi krisis ekonomi, krisis sosial dan krisis politik,” kata Engelina.(den)
