Oleh : Indrato Sumantoro Pemerhati aspal Buton
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Mengutip berita dari presidenri.go.id, tanggal 27 September 2022, dengan judul: Potensi Aspal Buton Besar, Presiden Jokowi Putuskan Stop Impor. Presiden Joko Widodo menyampaikan secara tegas akan menyetop impor aspal, hal tersebut dikarenakan potensi aspal yang ada di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai sangat besar, namun kegiatannya tidak berjalan.
“Sehingga tadi sudah kita putuskan, dua tahun lagi, tidak ada impor aspal, tegas Presiden dalam keterangannya kepada awak media di pabrik aspal PT Wika Bitumen, Kabupaten Buton, pada Selasa, 27 September 2022.
Mengutip berita dari antaranews. com, tanggal 7 November 2024, dengan judul: Kemenperin Luncurkan Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton guna mendorong pengembangan infrastruktur dalam negeri, sekaligus melakukan substitusi impor.
“Aspal Buton adalah aset nasional yang memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung infrastruktur nasional. Melalui pemanfaatan ini, kita akan dapat meningkatkan kemandirian nasional dalam sektor aspal, mengurangi impor, dan membuka lapangan kerja baru”, ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan aspal Buton hingga 90 persen dari kebutuhan nasional, mengembangkan dua industri pengolahan aspal murni, dan melakukan sertifikasi 10 pabrik dengan standar industri hijau pada tahun 2030.
Sebagai pemerhati aspal Buton, penulis melihat ada ketidaksesuaian antara Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton dengan Asta Cita pak Prabowo. Dalam butir 5 Asta Cita, Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi: Pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Dimana letak ketidak sesuaian antara Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton dengan Asta Cita? Pak Prabowo sudah berkomitmen untuk swasembada pangan dan energi. Tetapi pak Prabowo belum mau berkomitmen untuk swasembada aspal. Apakah pak Prabowo sudah tahu bahwa Kementerian Perindustrian sudah membuat Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton dengan target Indonesia swasembada aspal pada tahun 2030?
Kelihatannya pak Prabowo belum tahu bahwa pemerintah telah membuat target Indonesia swasembada aspal pada tahun 2030. Seandainya pak Prabowo sudah tahu, pasti pak Prabowo sudah berkomitmen untuk swasembada pangan, energi, dan aspal. Jadi kemungkinan besar, pak Prabowo tidak tahu bahwa pemerintah sudah memiliki target swasembada aspal pada tahun 2030.
Apabila pak Prabowo sebagai presiden RI tidak tahu bahwa pemerintah sudah memiliki target Indonesia swasembada aspal pada tahun 2030, apakah pak Bahlil sebagai menteri ESDM yang merangkap sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi, juga belum tahu? Karena kalau pak Bahlil sudah tahu, maka seharusnya Satgas Percepatan Hilirisasi harus segera bertindak dan bergerak cepat untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton.
Target Indonesia swasembada aspal pada tahun 2030 dihitung mulai sejak kapan?. Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton sudah diluncurkan sejak bulan November 2024. Apabila sekarang sudah bulan Februari 2025, maka sudah ada 3 bulan berlalu, dimana Satgas Percepatan Hilirisasi belum berbuat apa-apa untuk memproses percepatan mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Apakah target Indonesia swasembada aspal pada 2030 akan dapat diwujudkan oleh pak Bahlil dan Satgas percepatan Hilirisasi?
Melihat adanya potensi melesetnya pencapaian target Indonesia swasembada aspal pada tahun 2030, mungkin pak Prabowo sebagai Stake Holder atau Pemangku Kepentingan dari Satgas Percepatan Hilirisasi harus segera turut turun tangan. Tugas Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sangat berat. Satgas harus mempercepat 28 komoditas strategis untuk program hilirisasi. Dan juga harus mempercepat ketahanan energi nasional. Adapun dalam 5 tahun masa pemerintahan pak Prabowo tidak akan mungkin Satgas akan mampu menyelesaikan semua tugas yang dibebankan tersebut.
Apabila pak Prabowo setuju dengan target Indonesia swasembada aspal pada tahun 2030, maka pak Prabowo harus berani segera merubah strategi dengan mencari alternatif lain atau plan B, yang lebih baik, agar target tetap dapat tercapai.
Penulis merekomendasikan untuk membentuk percepatan hilirisasi aspal Buton berada di bawah koordinasi dan pengelolaan Kepala Staf Presiden (KSP). Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton sudah ada. Jadi sekarang KSP tinggal mengelola, mengkoordinasi, dan memantau secara ketat, apakah perkembangan jadwal rencana implementasi yang sudah dibuat oleh Kementerian Perindustrian akan dapat dilaksanakan tepat waktu.
Dan apabila dalam proses implementasi nanti ada masalah, rintangan, dan kendala yang akan menghambat tercapainya target Indonesia swasembada aspal pada tahun 2030, maka KSP akan dapat langsung bertindak dan melaporkannya kepada pak Prabowo untuk mencari solusi terbaik dan tercepat.
Kira-kira apa masalah, rintangan, dan kendala yang akan menghambat tercapainya swasembada aspal pada tahun 2030?. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pak Jokowi telah gagal mewujudkan swasembada aspal di dalam 10 tahun masa pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa “lawan” yang dihadapi pak Jokowi untuk mewujudkan swasembada aspal adalah adalah lawan yang berat dan tangguh.
Oleh karena itu pak Prabowo dan KSP harus siap-siap menghadapi “lawan” yang berat dan tangguh tersebut dengan memasang jurus kuda-kuda untuk mengantisipasi datangnya serangan musuh yang tidak terduga, yaitu yang berasal dari pihak-pihak yang ingin memaksakan diri Indonesia terus mengimpor aspal.
Sampai saat ini penulis memonitor bahwa proses untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton belum dimulai. Mungkin Satgas Percepatan Hilirisasi masih merasa bingung, harus memulai menjalankan tugasnya dari mana dulu. Semuanya penting dan mendesak. Semakin ditekan akan semakin gagal fokus. Inilah adalah tantangan yang maha berat yang harus dihadapi Satgas Percepatan Hilirisasi.
Penulis berpendapat bahwa untuk mempercepat mewujudkan hilirisasi aspal Buton dan mencapai target Indonesia swasembada aspal pada tahun 2030, Kepala Staf Presiden adalah Satuan Tugas yang paling tepat, karena KSP dipimpin oleh Bapak A.M Putranto, seorang Jenderal ABRI berbintang tiga. Diharapkan tidak akan ada lagi orang-orang atau pihakpihak mafia impor yang masih mau mencoba-coba, dan berani mengganggu dan menghambat pelaksanaan proses percepatan mewujudkan hilirisasi aspal Buton.
Target Indonesia swasembada aspal pada tahun 2030 adalah petaruhan harga diri dan nama baik pak Prabowo. Apabila gagal, maka visi hilirisasi akan dapat dianggap hanya sebagai retorika atau omon-omon semata. Di sisi lain, apabila berhasil, maka hilirisasi-hilirisasi komoditas yang lainnya akan dapat terwujud juga sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
Mudah-mudahan dengan pak Prabowo bijak menugaskan percepatan hilirisasi aspal Buton di bawah koordinasi dan pengelolaan Kepala Staf Presiden, maka target Indonesia swasembada aspal akan dapat tercapai tepat waktu pada tahun 2030. Atau lebih cepat lagi, yaitu masih di dalam masa pemerintahan pak Prabowo yang akan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2029. (*)
