6 days ago
12
ICW minta DPR transparansi soal gaji dan tunjangan wakil rakyat.
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Indonesian Corruption Watch (ICW) mendatangi kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan DPD untuk meminta dokumen resmi terkait dasar hukum seluruh pendapatan anggota legislatif, mulai dari gaji pokok, tunjangan, hingga fasilitas tambahan, Kamis (21/8).
Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha, mengatakan pihaknya mencurigai adanya sumber penghasilan lain yang diterima anggota DPR dan DPD di luar gaji serta tunjangan. Menurutnya, hal ini penting untuk dipertanggungjawabkan karena semua bersumber dari uang negara.
“ICW telah menyampaikan permohonan informasi kepada Setjen DPR RI dan DPD RI untuk meminta sejumlah dokumen,” Dilansir Dari Cnn Indonesia.
Adapun dokumen yang diminta ICW antara lain: regulasi yang mengatur besaran gaji, tunjangan, uang harian, uang representasi, uang pensiun, dana aspirasi, hingga dana reses. Selain itu, ICW juga meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses tahun sidang 2024-2025, serta laporan penggunaan uang kunjungan dapil pada periode yang sama.
“Kami menduga para anggota DPR dan DPD menerima uang dalam jumlah besar di samping gaji dan tunjangan. Karena itu, DPR dan DPD harus membuka informasi lengkap kepada publik,” tegas Egi.
Namun, kedatangan ICW sempat diwarnai insiden. Petugas keamanan menghalangi kegiatan wawancara usai penyerahan surat, hingga akhirnya Egi dan tim ICW diusir dari kompleks parlemen.
“Buntut dari tindakan tersebut, kami diusir dari depan gedung Setjen DPR RI ketika sedang di tengah-tengah proses doorstop interview,” katanya.
Permintaan transparansi ini muncul di tengah sorotan publik soal besarnya pendapatan bersih anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. Angka tersebut dinilai jomplang dengan kondisi ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia yang masih kesulitan.
