1 day ago
7
KUNJUNGAN KERJA : (ki-ka) Wamendagri Ribka Haluk, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wagub Sultra Hugua pada pertemuan di kantor pusat Bank Sultra, Rabu (27/8)
PPID SULTRA FOR KENDARI POS
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Beberapa hari terakhir, jadwal Gubernur Mayjen TNI (purn) Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua cukup padat. Pasalnya, Kota Kendari kedatangan tamu dari penjuru tanah air. Mulai jajaran kabinet merah putih, anggota parlemen Senayan hingga para kepala daerah seluruh Indonesia.
Di kala gubernur mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025 di aula Bahteramas. Wagub Hugua menerima kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di kantor pusat Bank Sultra.
Dalam pertemuan itu, Wagub didampingi jajaran Komisaris dan Direksi Bank Sultra, Dewan Komisaris Bank Sultra dan Kepala Biro Perekonomian Setprov Sultra, Agenda utama kunjungan ini membahas pengawasan terhadap Bank Sultra sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).
Wagub Hugua mengaku tersanjung terhadap perhatian pemerintah pusat dan komisi II DPR RI terhadap Sultra. Saat ini, Bank Sultra masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk syarat modal inti minimum sebesar R p3 triliun yang belum terpenuhi. Sebagai bentuk solusi, Pemprov tengah menjajaki peluang kerja sama dengan Bank Jatim.
“Kami berharap dukungan dari Komisi II DPR RI dan Kemendagri agar Bank Sultra sebagai BUMD benar-benar dapat menjadi milik daerah yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat Sultra,” pinta Hugua, Rabu (27/8)
Pembiayaan Bank Sultra di sektor produktif kata Hugua, belum sesuai harapan. Persentesnya masih berada di angka 10 persen. Selebihnya, didominasi pembiayaan konsumtif atau 90 persen. Di masa mendatang, ia mendorong Bank Sultra berani melakukan pembiayaan produktif, terutama di sektor pertanian, perdagangan dan sektor unggulan lainnya.
“PDRB Sultra masih 32,5 persen berasal dari sektor pertanian, namun pertumbuhannya baru 0,7 persen per tahun. Artinya, kontribusi pembiayaan produktif, khususnya di bidang pertanian, masih sangat kecil. Bank Sultra harus lebih aktif mendorong sektor ini agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sultra agar lebih tepat sasaran. “Selain dividen yang disetorkan kepada daerah, CSR juga harus dikelola dengan baik untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Wamendagri Ribka Haluk menekankan pentingnya pembenahan pengelolaan BUMD di daerah. Menurutnya, banyak permasalahan muncul karena penunjukan komisaris yang tidak sesuai dengan kompetensi, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan daerah.
“Kami bersama Komisi II DPR RI mendorong adanya regulasi yang lebih kuat untuk memperbaiki tata kelola BUMD. Salah satunya dengan memastikan calon komisaris yang ditunjuk benar-benar memiliki kapasitas, bukan sekadar penempatan jabatan bagi yang sudah purna tugas,” jelas Wamendagri.
Wamendagri memberikan perhatian khusus terhadap pinjaman pemerintah daerah melalui BPD untuk pembangunan infrastruktur. Ia mengingatkan agar daerah lebih berhati-hati karena berpotensi meninggalkan beban utang saat terjadi pergantian kepala daerah.
“Pinjaman daerah harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami harapkan Gubernur dan Bupati lebih cermat dalam mengambil kebijakan pinjaman melalui bank daerah,” tegasnya.
Ikuti KENDARI POS di Google News
Dapatkan update cepat dan artikel pilihan langsung di beranda Anda.
