DPR Gelar Rapat Bahas Tuntutan 17+8 dari Aksi Unjuk Rasa

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat bersama para pimpinan fraksi untuk membahas tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat dalam aksi unjuk rasa pada 25–31 Agustus lalu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat akan fokus mengevaluasi dan menyatukan pendapat delapan fraksi di DPR terkait desakan koalisi sipil.

“Kita akan lakukan rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” kata Dasco usai menerima audiensi perwakilan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9).

Menurut Dasco, sebagian tuntutan yang tertuang dalam petisi 17+8: transparansi, reformasi, dan empati sudah disampaikan langsung oleh mahasiswa dalam audiensi tersebut. Ia menegaskan DPR akan segera menindaklanjuti.

“Dalam waktu singkat, DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, termasuk dalam 17+8,” ujarnya Dikutip dari Cnn Indonesia, Kamis (04/9).

Dasco menepis anggapan bahwa DPR baru kali ini menerima aspirasi rakyat. Ia menyebut berbagai masukan kerap masuk lewat alat kelengkapan dewan. Namun, rencana DPR menemui demonstran pekan lalu batal karena aksi berubah ricuh.

“Begitu kita mau keluar (menemui), itu sudah bukan murni unjuk rasa, ada penumpang gelap sehingga situasi tidak kondusif,” ungkapnya.

Koalisi sipil sebelumnya memberikan 17 tuntutan jangka pendek yang diminta dipenuhi sebelum 5 September 2025, mulai dari penghentian kriminalisasi demonstran, transparansi anggaran DPR, hingga penghentian tindakan represif aparat.

Selain itu, terdapat 8 tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026, di antaranya reformasi DPR, reformasi partai politik, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Ikuti KENDARI POS di Google News

Dapatkan update cepat dan artikel pilihan langsung di beranda Anda.