1 week ago
16
Jawa Pos
BERI HORMAT: Presiden Prabowo Subianto memberi hormat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025)
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Pemerintah menetapkan kebijakan pemangkasan signifikan, terhadap anggaran transfer ke daerah, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Total alokasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Dana Otonomi Khusus, dan transfer lainnya direncanakan sebesar Rp650 triliun, turun Rp214,1 triliun atau 24,7 persen dari outlook 2025 yang dipatok Rp864,1 triliun.
Jumlah ini menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Untuk perbandingan, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 2021 mencapai Rp785,7 triliun, naik menjadi Rp816,2 triliun pada 2022, lalu meningkat lagi ke Rp881,4 triliun pada 2023. Namun, mulai 2024 turun menjadi Rp863,5 triliun dan diperkirakan hanya Rp864,06 triliun pada 2025.
Dalam pidato pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kebijakan efisiensi ini bukan berarti pengurangan perhatian terhadap daerah, melainkan langkah untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan penggunaan anggaran.
“Kita ingin setiap rupiah belanja negara digunakan secara optimal dan tepat sasaran,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan, desain belanja negara ke depan akan dibuat lebih terintegrasi antara belanja pusat dan daerah, agar dapat saling menunjang dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional.
“Sehingga ke depan, TKD bukan satu-satunya instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Komitmen Lanjutkan Efisiensi
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya, melanjutkan efisiensi anggaran hingga 2026. Dalam RAPBN 2026, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.786,5 triliun, sementara target pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun.
Dengan demikian, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menyatakan defisit ini akan dibiayai dengan prudent, inovatif, dan berkelanjutan.
Prabowo menyampaikan visinya untuk mewujudkan APBN tanpa defisit pada tahun 2027 atau 2028.
“Harapan saya, suatu saat, apakah 2027 atau 2028, saya bisa berdiri di podium ini menyampaikan bahwa APBN kita tidak lagi defisit,” ucapnya penuh keyakinan.
Upaya efisiensi anggaran ini juga akan dibarengi dengan langkah optimalisasi pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan yang menjadi penopang utama penerimaan nasional. (jpc/ing)
