1 week ago
14
Bupati Pati Sudewo (tengah).
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Polemik antara Bupati Pati Sudewo dan DPRD Kabupaten Pati terus memanas. Sudewo berharap Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD tidak melebar dalam pembahasan pemakzulan, melainkan fokus pada masalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi pemicu demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025.
“Saya berharap Pansus itu tidak melebar ke mana-mana. Yang disoalkan PBB-P2, ya PBB-P2 saja, jangan ke mana-mana. Jangan live streaming, ini dijadikan kesempatan untuk menelanjangi pemerintah,” ujar Sudewo di Masjid Agung Pati, Jumat (5/9).
Sudewo menegaskan tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Ia juga menyinggung soal temuan pansus terkait dugaan nepotisme di RSUD RAA Soewondo Pati, di mana Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Torang Manurung diduga menyalahgunakan jabatan. Torang sendiri sudah mundur dari jabatannya pekan lalu.
Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menepis tudingan bahwa pansus sengaja melebar ke berbagai isu. Menurutnya, DPRD hanya menindaklanjuti 22 aspirasi masyarakat yang disaring menjadi 12 poin utama.
“Pansus ini adalah ranah DPRD. Kami menjalankan amanah rakyat, bukan melebar. Dari 22 aspirasi masyarakat, kami simpulkan jadi 12 item yang benar-benar riil,” Ujarnya dikutip dari cnn indonesia, senin (08/9).
Bandang menyebut pansus baru membahas 4 sampai 5 item, termasuk soal kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, pemecatan 220 karyawan RSUD, mutasi jabatan, serta rangkap jabatan di lingkungan Pemkab Pati.
“Tujuan pansus ini mendalami kebijakan bupati, biar masyarakat yang menilai baik atau buruk. Kami bekerja sesuai konstitusi,” tandasnya.
Ikuti KENDARI POS di Google News
Dapatkan update cepat dan artikel pilihan langsung di beranda Anda.
