Bupati Butur: Pembangunan Fokus Kepentingan Rakyat

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Pemkab Butur) komitmen membangun daerah, dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Prioritas pembangunan lima tahun ke depan, difokuskan pada pembenahan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan sektor pertanian dan perikanan.

Hal ini tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Butur 2025-2029, yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Butur, Hasriati Ali, Rabu (13/8/2025).

Bupati Butur, Afirudin Mathara menjelaskan, RPJMD merupakan penjabaran langsung dari visi-misi dirinya bersama Wakil Bupati Rahman. Penyusunannya mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengharuskan kepala daerah menyampaikan rancangan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

“Dokumen RPJMD ini memuat visi besar kami, yakni mewujudkan Buton Utara yang Amanah, Maju, Adil, dan Nyaman (AMAN).Tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkeadilan,” ungkap Afirudin.

Menurutnya, arah pembangunan tidak boleh lepas dari kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, RPJMD memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor unggulan, serta pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh wilayah Butur.

“Kami ingin membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan membangun sistem sosial-budaya yang tangguh serta pelestarian lingkungan yang berkelanjutan,” jelas Ketua Partai Gerindra Buton Utara itu.

Lanjut dia, RPJMD tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar kerja seluruh perangkat daerah. Mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga rencana strategis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan usaha, menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, memastikan kecukupan pangan, serta memberdayakan masyarakat agar memiliki daya saing tinggi,” jelasnya.

Dalam implementasinya, RPJMD dirancang untuk mendorong efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Target kinerja dan alokasi anggaran dirumuskan secara terukur dan realistis.

Afirudin, yang juga menjabat sebagai Ketua PERADI Kendari menambahkan, untuk mencapai visi tersebut, pemerintah akan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penataan program OPD, serta efisiensi belanja operasional dan barang/jasa.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menggali sumber pendanaan tambahan melalui peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID).

“Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, setiap OPD wajib melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi program. Hasilnya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya. (b/had)