BBM Langka di SPBU Swasta, DPR Kritik Kebijakan ESDM

KENDARIPOS.CO.ID--Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, menyoroti kelangkaan BBM yang kembali terjadi di sejumlah SPBU swasta. Ia mengkritik kebijakan Kementerian ESDM di bawah pimpinan Bahlil Lahadalia yang dinilai tidak berpihak pada persaingan sehat.

Bambang mengingatkan, kasus serupa pernah terjadi pada awal 2025 saat skema izin impor diubah dari satu tahun menjadi tiga bulan. Setelah muncul polemik, Kementerian ESDM akhirnya mengubah aturan menjadi enam bulan dengan evaluasi tiap tiga bulan.

“Kelangkaan BBM di SPBU swasta ini sudah pernah terjadi. Sayangnya, kebijakan impor satu pintu yang diterapkan ESDM malah membuat situasi semakin sulit,” ujarnya, dikutip dari kompas.com (19/9/2025).

Menurut Bambang, kebijakan yang mewajibkan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina tidak logis.

“Pertamina juga importir, bukan produsen murni. Ini ibarat penjual nasi goreng kecil harus beli beras ke penjual nasi goreng besar, padahal sama-sama beli di pasar,” tegasnya.

Bambang menilai kebijakan ini kontraproduktif dan berpotensi merugikan masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap Pertamina.

“Kalau Pertamina ingin dibantu, bukan dengan memaksa swasta beli ke Pertamina. Lebih baik beri dispensasi harga atau lakukan strategi pemasaran agar publik kembali percaya,” sarannya.

Ia menambahkan, kebijakan sepihak justru membuat Pertamina terkesan merebut pasar.

“SPBU swasta yang jumlahnya hanya 5 persen bisa jadi idola karena dianggap dizalimi. Sementara Pertamina akan semakin kehilangan simpati publik,” jelasnya.