Jakarta-Posisi Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) berada dalam situasi yang sama karena menjadi sasaran fitnah melalui penggiringan opini publik. Kedua tokoh merupakan negarawan yang teruji. Semua masalah yang muncul di publik ini sebenarnya sangat mudah karena hanya framing tanpa dasar.
“Saya kira, baik Pak SBY maupun Jokowi merupakan dua negarawan yang mudah memberikan maaf kalau saja mereka yang memfitnah memiliki niat baik untuk meminta maaf. Saya yakin, baik Pak SBY maupun Pak Jokowi sangat terbuka untuk memaafkan. APalagi, kalau Pak SBY itu hanya somasi yang bisa selesai ketika ada permohonan maaf. Begitu juga, Pak Jokowi sangat terbuka memaafkan, tetapi ada beberapa orang yang ngotot tanpa dasar dan sudah kelewatan,” jelas Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Menurut Frans, kedua tokoh menjadi sasaran fitnah yang sebenarnya pemikiran kedua tokoh in sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Jadi, baik SBY maupun Jokowi sebenarnya sama-sama terganggu dengan opini yang dibangun tanpa dasar. “Apa yang dirasakan Bapak SBY juga sama seperti yang dirasakan Bapak Jokowi saat ini. Kita harus memiliki hormat terhadap semua pemimpin yang berjasa. Semua pemimpin Indonesia tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, tetapi jangan juga kita tutup mata dan hati atas berbagai hal yang dilakukan untuk memajukan bangsa ini,” kata Frans.
Dia menuturkan, SBY menjadi sasaran karena harus diakui tidak lepas dari pernyataan sejumlah tokoh yang dianggap memiliki hubungan dengan demokrat, sehingga muncul analisis di ruang publik yang menghubung-hubungkan. “Ya dengan perkembangan medsos, ya semua bebas menyampaikan pandangan. Tapi, ada juga perlu jaga sopan santun di ruang publik. Kami sebagai pribadi atau Bara JP, tetap menaruh hormat terhadap semua pemimpin negara ini. Semua adalah negarawan yang teruji. Tapi, sekali lagi, pasti ada kekurangan dalam memimpin,” tegasnya.
Menyinggung mengenai perkembangan penanganan kasus ijazah Jokowi, Frans mengatakan, sekarang semua dalam proses hukum. Kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan berarti kewenangan sepenuhnya ada di tangan jaksa. “Kami percaya hukum akan bekerja baik, sehingga tidak perlu kami desak apakah perlu ditahan atau tidak? Itu tergantung kebutuhan jaksa yang paling mengetahui. Kalau ditahan tentu punya pertibangan begitu juga kalau tidak ditahan ya tidak apa-apa,” kata Frans.
Frans mengatakan, dalam kesempatan berjumpa dengan Jokowi di Solo beberapa waktu lalu, Jokowi merupakan figure penuh maaf dan mau memaafkan mereka yang sudah terlanjur memfitnah asal sadar dan meminta maaf. “Beliau secara pribadi sangat pemaaf, tetapi proses hukum tetap jalan karena memang sudah berproses. Hanya jujur saja, ada beberapa orang yang sangat ngotot. Ini akan diselesaikan lewat pengadilan. Itu yang paling adil,” tegas Frans.
Dia mengatakan, persoalan ijazah ini memang sengaja untuk menurunkan reputasi Jokowi dan tentu menyasar Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sebab, sangat jelas adanya fenomena kekhawatiran dari beberapa pihak yang bakal kehilangan peluang politik dengan gagasan Prabowo-Gibran dua periode. “Ketika kami menyampaikan ini, banyak yang merasa terlalu pagi, tetapi toh mulai bergerak untuk mendongkrak popularitas. Bagi kami, sejak awal memang Prabowo-Gibran dua periode, karena butuh adanya keberlanjutan dalam pembangunan negara ini,” tuturnya.
Frans menjelaskan, keberlanjutan dari Jokowi ke Prabowo sudah menunjukkan hasil positif, misalnya, bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto mencapai swasembada pangan, semua ini karena keberlanjutan. “Bayangkan kalau penerus Jokowi tidak meneruskan apa yang telah dibangun seperti irigasi, bendungan dan sebagainya, maka tidak aka nada swasembada. Tapi, lihat sekarang dengan eksekusi yang baik dari pemerintahan Prabowo, Indonesia mencapai swasembada. Ini kan harus diteruskan, tidak boleh pengganti memiliki program baru dan meninggalkan program yang sudah dirintis. Pembangunan ini proses panjang dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain,” tegasnya.
Bagi Bara JP, kata Frans, sesuai arahan Jokowi sebagai pembina, pihaknya akan terus mengawal dan mendukung program Prabowo-Gibran dan akan bekerja untuk Prabowo-Gibran dua periode. “Kalau ada calon lain yang muncul silakan saja. Ini demokrasi dan sah untuk menjadi calon. Tapi, sekali lagi, kami kawal Prabowo-Gibran dua periode. Biar nanti kan rakyat juga yang menentukan. Kami pandang, keberlanjutan sangat penting untuk menuju Indonesia 2045. Ada yang bilang terlalu dini, ya bagi kami tidak seperti itu. Kami perlu menyampaikan sikap kami sejak awal,” katanya.
Frans menegaskan, kinerja Wapres Gibran juga sangat baik mendukung Presiden Prabowo dan menunjukkan kematangan sebagai pemimpin muda. Untuk itu, setelah era Prabowo-Gibran dua periode, maka Gibran akan menjadi figur penerus yang siap menjawab tantangan zaman pada masanya. “Indonesia memiliki kader yang siap memimpin di masa depan, dengan kematangan dan pemahaman yang mendalam, tentu akan mampu menjawab tantangan yang makin kompleks di masa depan,” tegas Frans.(den)
