4 days ago
11
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID – Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF), memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dikeluarkan PLN. Menurutnya, dokumen RUPTL bukan sekadar strategi kelistrikan, melainkan menjadi peta jalan pemerataan ekonomi nasional yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
“Dengan proyeksi investasi mencapai Rp 2.967,4 triliun untuk pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi, hingga program listrik desa, kebijakan ini akan menjadi katalis penting bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru,” ujar Abdul Rahman, Rabu (4/6/2025), dikutip dari TVOneNews.
ARF menegaskan, akses listrik berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. RUPTL disebutnya sebagai instrumen strategis dalam menciptakan keadilan ekonomi, sebab kelistrikan berdampak langsung pada sektor-sektor vital, mulai dari industri, pertanian modern, pariwisata, hingga ekonomi digital.
“Tanpa listrik yang stabil dan merata, potensi ekonomi di daerah sulit berkembang secara optimal,” tegasnya.
1,7 Juta Lapangan Kerja Baru
Lebih jauh, Abdul Rahman menyoroti potensi penciptaan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja dari implementasi RUPTL. Pekerjaan tersebut bakal tersebar di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, operasional pembangkit, hingga pengelolaan energi.
“Dampak berganda dari program ini bukan hanya memperluas akses energi, tetapi juga menghadirkan peluang ekonomi baru bagi masyarakat pelosok. Bukan hanya listrik yang tersebar, tapi juga penghasilan dan kesempatan kerja,” jelasnya.
Pesan untuk Pemerintah: Transisi Energi Harus Berkeadilan
ARF juga menyinggung pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menceritakan pengalamannya tumbuh tanpa listrik sebagai motivasi memperjuangkan akses energi bagi seluruh rakyat. Menurut Abdul Rahman, hal tersebut menjadi pengingat penting tentang ketimpangan energi di Indonesia.
“Ketimpangan energi bisa memicu kesenjangan dalam pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terus terjadi,” tegasnya.
Ia mendorong agar pelaksanaan RUPTL dilakukan secara terencana, transparan, dan terbuka terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan. Menurutnya, transisi energi dan keadilan energi harus berjalan seiring.
“Listrik yang hadir ke pelosok bukan hanya menyalakan lampu, tetapi juga menyalakan harapan dan produktivitas rakyat,” ujarnya.
Sultra Jadi yang Pertama
Menariknya, Abdul Rahman juga mengungkapkan kebanggaannya karena Sulawesi Tenggara menjadi daerah pertama di Sulawesi yang melaksanakan kegiatan diseminasi RUPTL 2025–2034. Menurutnya, hal ini menunjukkan Sultra mendapat prioritas nasional dalam pengembangan proyek strategis kelistrikan.
“Ini menjadi bukti bahwa Sultra berada pada jalur penting pembangunan energi nasional,” pungkas ARF.
