Pemerintah Sorot Kontribusi Tambang di Konut

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Pemerintah melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyoroti persoalan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara (Konut), meskipun daerah tersebut dikelilingi aktivitas pertambangan berskala besar.

Hal itu disampaikan dalam audiensi antara BP Taskin dan Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konut yang digelar di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

Pertemuan ini membahas aspirasi masyarakat terkait pemberdayaan UMKM, kontraktor lokal jasa pertambangan. Serta solusi atas ketimpangan ekonomi terjadi, di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko menyampaikan, angka kemiskinan di Konut masih berada di angka 13,35 persen, ironi yang mencolok di tengah gencarnya investasi tambang.

“13 persen lebih rakyatnya miskin, padahal mereka itu hidup di lingkar wilayah tambang. Karena itu, teman-teman dari asosiasi datang mengadukan ini ke kami agar dicarikan solusinya,” ujar Budiman, Selasa (30/9/2025).

Sebagai solusi awal, BP Taskin mendorong penerapan skema koperasi tambang rakyat, yang telah berhasil diterapkan di beberapa wilayah lain, seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di sana, tambang emas dikelola oleh koperasi masyarakat, dengan dukungan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

“Kita akan rapat dengan Kementerian ESDM dan segera mengirimkan surat. Ini penting karena Konut adalah daerah tambang yang sangat khas. Usaha lokal sangat minim dilibatkan, begitu juga tenaga kerja lokal,” jelasnya.