DEPOK- Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan perlunya memperkuat komunikasi dan memperbaiki koordinasi dan membangun kesepahaman bersama untuk memastikan kesehatan masyarakat dalam menyongsong arah kebijakan kesehatan 2026.
“Kesehatan masyarakat adalah merupakan pondasi utama pembangunan yang harus segera diperbaiki,” demikian sambutan Wali Kota Depok Supian Suri yang dibacakan oleh Dr. Hendrik Alamsyah, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Depok dalam Forum Publik Evaluasi Kinerja BPJS Kesehatan bertemakan “Refleksi, Implementasi BPJS Kesehatan dan 2026”, yang diselenggarakan oleh Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok bekerjasama dengan!Pemerintah Kota Depok, Sabtu (20/19/2025).
Walikota Depok menyampaikan
dukungannya terhadap perjuangan relawan DKR Kota Depok yang selama ini telah membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik sampai sembuh secara cuma-cuma.
“Peran DKR meringankan tugas Pemerintah Kota Depok. Masyarakat ikut serta memastikan kesehatan diri dan lingkungannya. Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan selalu siap bekerjasama melayani rakyat Depok,” ujar Wali Kota Depok dalam sambutannya.
Ir. Nuroji dari Komisi IX, DPR-RI menyampaikan bahwa dirinya sering mendapatkan laporan dari masyarakat berkaitan dengan layanan BPJS Kesehatan, seperti obat tidak diberikan sepenuhnya karena tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Pasien belum sembuh sudah disuruh pulang karena BPJS Kesehatan membatasi rawat inap pasin dan lainnya. Intinya masih banyak keluhan masyarakat terhadap rumah sakit dan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Untuk itu ia mengusulkan agar alokasi dana kesehatan bersifat mandatori seperti alokasi dana pendidikan sebesar 20%.
“Dengan mandatori alokasi dana kesehatan maka, jangan lagi ada laporan tagihan rumah sakit tak terbayar oleh BPJS, pasien dipulangkan oleh BPJS sebelum sembuh, atau pembatasan pelayanan,” ujarnya.
Mewakili Klinik swasta/Pelaksana BPJS Kesehatan Dr. Sortaman Saragih, MARS
mengeluhkan pembatasan BPJS Kesehatan terhadap klinik swasta untuk ikut berperan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
“Padahal klinik swasta memilik kekuatan untuk bisa ikut serta memperkuat keseharan masyarakat. Tapi terbentur batasan regulasi BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Sortaman mengusulkan agar BPJS memperluas keterlibatan klinik swasta untuk bisa melayani masyarakat.
“Semua pihak pelayanan kesehatan harus digalang bersama-sama meningkatkan kesehatan masyarakat. Jangan malah dibatasi, karena akan menjadi beban pemerintah sendiri,” ujarnya.
Perbaiki Pelayanan Kesehatan
Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan menegaskan bahwa forum ini bukan untuk mencari kesalahan tapi merefleksikan apa yang menjadi kekurangan dari Pelaksanaan BPJS kesehatan dan bagaimana mencari solusi agar masyarakat peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan terbaik di setiap fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai rumah sakit.
“DKR dan Pemerintah Kota Depok saat ini sedang memperjuangkan perbaikan pelayanan kesehatan bagi rakyat Depok. BPJS Kesehatan sebagai lembaga penjamin kami minta bisa mendukung penuh upaya kami ini,” tegas Roy Pangharapan.
“Kami berharap jangan lagi ada keluhan masyarakat terhadap puskesmas, rumah sakit dan BPJS Kesehatan yang ada di Depok,” tegasnya.
Rekomendasi
Dari forum publik tersebut di dapatkan beberapa rekomendasi yaitu pertama, pemerintah Kota Depok memastikan jaminan kesehatan harus tetap ada bagi warga miskin dan tak mampu di Depok.
Kedua, perlu dilakukan peningkatan pengawasan pelayanan BPJS kesehatan.
Ketiga, dibutuhkan edukasi kesehatan secara masif agar mampu menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan
Keempat, bagi masyarakat yang mampu diminta untuk tidak mengunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Forum Publik ini diselenggarakan di aula Bank BJB Cabang Kota Depok, dihadiri ratusan peserta masyarakat Kota Depok. (dd)
