Andap Siap Tunaikan Instruksi Presiden

--Efisiensi Anggaran, Pengentasan Kemiskinan hingga Infrastruktur Dasar

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Presiden Prabowo Subianto memimpin penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 serta meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 di Istana Negara. Acara tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo meminta setiap pemerintah daerah menggunakan anggaran yang berorientasi pada hasil nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Presiden Prabowo juga menekankan pemerintah daerah memprioritaskan efisiensi dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan target pembangunan nasional yang mencakup penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, dan penguatan infrastruktur dasar.

Terkait hal itu, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menegaskan kesiapan dan komitmennya menunaikan instruksi Presiden Prabowo. “Kami siap melaksanakan instruksi Presiden untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, serta memastikan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil nyata di masyarakat,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Kendari Pos, Rabu (11/12/2024).

Pj Gubernur Andap menyambut baik penyerahan DIPA dan TKD 2025 sebagai momentum strategis untuk meningkatkan kinerja birokrasi di Sultra. Ia menegaskan pentingnya efisiensi dan pemanfaatan anggaran untuk mengatasi kemiskinan absolut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Penyerahan DIPA dan TKD ini memberikan arahan strategis bagi kami di daerah untuk memaksimalkan alokasi anggaran yang ada. Kami siap melaksanakan instruksi Presiden terkait penghematan, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6,” kata Pj Gubernur Andap.

Mantan Kapolda Sultra itu menjelaskan dana TKD, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Desa (DD), serta Insentif Fiskal, akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, pemerintah daerah, harus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran mendukung peningkatan layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

“Komitmen kami adalah menjadikan setiap rupiah yang diterima benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sultra. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan dalam memanfaatkan anggaran ini,” tegas Pj Gubernur Andap.

Sultra Terima Rp19,4 Triliun Dana TKD dari Presiden

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) bersama 17 pemerintah kabupaten/kota di Sultra menerima alokasi dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 sebesar Rp19,4 triliun. Dana tersebut diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024) malam.

“Dengan alokasi dana TKD yang besar ini, diharapkan Sultra dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat secara merata,” ujar Pj Gubernur Andap.

Dana TKD Rp19,4 triliun tersebut terbagi ke dalam 6 jenis alokasi, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,41 triliun untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, pelestarian lingkungan, serta mitigasi perubahan iklim.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,75 triliun untuk pemerataan keuangan antar daerah, termasuk pembayaran gaji ASN dan PPPK. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1,94 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. DAK Non-Fisik sebesar Rp2,8 triliun untuk operasional layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM.

Selanjutnya, Dana Desa sebesar Rp1,44 triliun bagi 15 kabupaten di Sultra untuk pengembangan desa, penanganan stunting, dan program digitalisasi desa dan Insentif Fiskal sebesar Rp51,3 miliar untuk 7 kabupaten/kota yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pj Gubernur Andap menyebut alokasi dana tersebut akan digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan di Sultra. “Dana yang diterima ini merupakan amanah yang harus kita kelola dengan baik dan tepat sasaran. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa dana ini digunakan seefektif mungkin dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar Sultra semakin maju, modern, dan sejahtera,” katanya.

Mantan Kapolda Sultra itu, menjelaskan beberapa kebijakan yang akan dilakukan mencakup sinergi fiskal pusat dan daerah, penciptaan kegiatan ekonomi baru, serta penguatan kualitas belanja daerah. (rah/b).