PT Vale Digeruduk Ratusan Warga

-Merasa Diabaikan, Ratusan Warga Kolaka "Geruduk" Lokasi Tambang PT Vale

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Lebih dari 50 tahun PT Vale Indonesia Tbk beroperasi di Kabupaten Kolaka, namun keberadaannya dinilai belum memberi dampak signifikan, bagi kesejahteraan masyarakat Bumi Mekongga. Kontribusinya terhadap daerah dan masyarakat lokal masih tergolong minim.

Kekecewaan ini memuncak dalam aksi demonstrasi ratusan warga Kolaka, yang menggeruduk lokasi tambang PT Vale Indonesia di Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa, Selasa (17/6/2025).

Salah satu koordinator aksi, Bayu Pradana menyoroti minimnya rekrutmen tenaga kerja lokal oleh perusahaan tambang tersebut. Ia mengungkapkan, PT Vale lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah, khususnya dari Sorowako, Luwu Timur, yang kemudian ditempatkan di wilayah operasional Kolaka.

“PT Vale hanya membuka rekrutmen di Sorowako. Setelah itu, karyawan dari sana dibawa ke Site Pomalaa dan seolah-olah dipertontonkan kepada warga lokal. Ini melukai hati masyarakat Kolaka,” tegas Bayu dalam orasinya di depan Kantor PT Vale Indonesia di Desa Huko-Huko.

Selain masalah tenaga kerja, perusahaan juga dinilai mengabaikan pemberdayaan pengusaha lokal. Menurut massa aksi, proses tender kini dibuka secara nasional tanpa memperhatikan komitmen awal, untuk mendukung pelaku usaha lokal sebagai bagian dari kearifan lokal.

“Kami juga mendesak agar perusahaan mitra PT Vale memprioritaskan warga lokal Kolaka dalam perekrutan. Masyarakat jangan hanya dijadikan ‘penjaga tanah investasi’," tambah salah seorang demonstran.

Setelah berorasi di kantor PT Vale, massa melanjutkan aksi ke pos penjagaan menuju lokasi tambang di Site Pomalaa. Kapolres Kolaka, AKBP Yudha Widyatama Nugraha, turun langsung untuk memfasilitasi pertemuan antara massa dan pihak perusahaan.

Dalam pertemuan itu, Direktur Project Pomalaa, M. Rifai, menyampaikan komitmen PT Vale, untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan. Setelah mendengar komitmen tersebut, massa membubarkan diri dengan tertib.

Pernah Ditolak Tiga Gubernur

Minimnya kontribusi PT Vale terhadap daerah sebenarnya sudah disorot sejak lama. Pada 2022 lalu, tiga gubernur dari Sulawesi: Gubernur Sultra Ali Mazi, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menyatakan penolakan terhadap perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) PT Vale.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Kerja Vale dengan Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis 8 September 2022, mereka menegaskan bahwa kontribusi PT Vale terhadap pendapatan asli daerah masih minim.

Laman: 1 2