PEMBAHASAN APBD : Penandatanganan dokumen pada rapat paripurna jawaban pemerintah atas RAPBD 2026 di aula Wonua Monapa kemarin.
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID-- Draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Konawe Selatan (Konsel) tahun 2026 kembali dibahas. Kali ini, fokus pembahasan mendengar jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi di parlemen.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD I Ronald Rante Alang, didampingi Ketua DPRD Hamrin serta para anggota dewan. Hadir pula Wakil Bupati (Wabup) Konsel Wahyu Ade Pratama Imran, Sekda Ichsan Porosi, bersama sejumlah kepala OPD.
Wabup Konsel Wahyu Ade Pratama Imran menyampaikan penyusunan RAPBD 2026 tetap berpedoman sejumlah indikator. Diantaranya asumsi makro daerah, realisasi pendapatan belanja semester pertama dan proyeksi akhir 2025.
"Dalam proses penyusunan RAPBD 2026, pemerintah menjaga prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan efektivitas dalam menetapkan anggaran,” jelasnya kemarin.
Menurutnya, penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berdampak langsung pada kemampuan daerah menjalankan program strategis. Olehnya, ia menekankan pentingnya konsolidasi program prioritas.
Menanggapi pandangan fraksi - fraksi, pemerintah memastikan belanja wajib yang menyangkut pelayanan dasar tetap terpenuhi. Dalam RAPBD 2026, anggaran pendidikan mencapai 46,18 persen, kesehatan 10,01 persen, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen.
Menyangkut kualitas ASN perencana, ia menyebut pemerintah akan mengevaluasi penempatan dan kinerja ASN perencana di tiap OPD agar perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan yang mendesak. Selain itu, pemerintah menegaskan komitmen untuk mengikuti jadwal tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai regulasi.

















































