Bali Tribune / Koordinasi kebijakan antaranggota KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
balitribune.co.id | Jakarta - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan III tahun 2025 tetap terjaga dan menjadi penopang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global akibat tensi dagang dan perlambatan ekonomi dunia, koordinasi kebijakan antaranggota KSSK — yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinilai efektif menjaga daya tahan ekonomi domestik.
Dalam rapat berkala KSSK IV yang digelar, Jumat 31 Oktober 2025, pekan lalu, seluruh anggota sepakat memperkuat sinergi kebijakan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap kokoh sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2%, naik dari 3,0% sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pelonggaran kebijakan keuangan dan ekspansi fiskal di berbagai negara. Namun, sejumlah ekonomi besar seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Tiongkok masih menghadapi tekanan pada konsumsi rumah tangga.
Sebagai respons atas melemahnya ekonomi domestik, bank sentral Amerika Serikat (The Fed) memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%–4,00% pada Oktober 2025.
Di dalam negeri, momentum ekonomi tetap solid. Konsumsi rumah tangga dan investasi tumbuh stabil berkat kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten. Penjualan ritel naik 5,8% (yoy), dan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur meningkat ke level 51,2 pada Oktober 2025 — menandakan sektor industri masih berada di zona ekspansi.
Surplus neraca perdagangan melonjak menjadi USD 14 miliar berkat ekspor produk domestik yang kuat. Pertumbuhan uang beredar (M2) mencapai 8% (yoy), menandakan likuiditas ekonomi terjaga. Pemerintah juga menyalurkan stimulus Rp34,2 triliun untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kuartal IV, yang diproyeksikan tembus 5,5%, dengan proyeksi tahunan 5,2%.
Nilai tukar rupiah pun relatif stabil di kisaran Rp16.630 per dolar AS hingga akhir Oktober 2025. Cadangan devisa tetap kuat di level USD 148,7 miliar, cukup untuk membiayai enam bulan impor.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 2,86% (yoy) pada Oktober 2025, masih berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Meski tekanan harga pangan meningkat, pemerintah terus memperkuat koordinasi melalui TPIP/TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Sampai akhir triwulan III, belanja negara mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4% dari target APBN, dengan defisit terkendali di 1,56% terhadap PDB. Pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga menunjukkan kinerja positif; yield SUN 10 tahun turun ke level 6,07% per akhir Oktober.
Optimisme pasar modal tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menembus rekor tertinggi di level 8.163, naik 15,31% secara year-to-date. Dana yang dihimpun dari penawaran umum mencapai Rp198,84 triliun, menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Bank Indonesia menurunkan BI-Rate menjadi 4,75% untuk mendorong pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas nilai tukar. BI juga memperkuat intervensi di pasar valas dan memperluas kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga Rp393 triliun guna mendukung kredit ke sektor produktif seperti pertanian, industri, dan UMKM.
OJK fokus memperkuat pelindungan konsumen serta akses pembiayaan bagi UMKM melalui penerbitan POJK baru. Selain itu, lembaga ini juga memblokir lebih dari 25 ribu rekening terkait judi online untuk menjaga integritas sistem keuangan.
LPS, di sisi lain, memperluas cakupan penjaminan hingga 99,9% rekening perbankan dan tengah menyiapkan implementasi penjaminan polis asuransi sebelum tahun 2028.
KSSK menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi kebijakan dalam menghadapi potensi risiko global, termasuk dampak rambatan gejolak geopolitik dan perdagangan dunia. Rapat KSSK selanjutnya dijadwalkan pada Januari 2026, dengan fokus pada penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
