Bali Tribune / RAPAT - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata didampingi Sekda Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta, dalam rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026)
balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan implementasi Government Technology (GovTech) sebagai langkah strategis menuju transformasi digital pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata didampingi Sekda Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta, dalam rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, yang menekankan pentingnya akselerasi digitalisasi pemerintahan melalui adopsi Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure/DPI) dan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wayan Koster yang menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali mengawal percepatan transformasi digital pemerintah. Digitalisasi dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta menghadirkan layanan publik yang lebih cepat dan akurat.
Dalam arahannya, Luhut menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025, transformasi digital melalui adopsi DPI dan AI diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan terverifikasi. Sistem berbasis data yang terintegrasi diharapkan mampu mengurangi kesalahan inklusi maupun eksklusi penerima manfaat.
DPI sendiri mencakup identitas digital, sistem pembayaran digital, serta pertukaran data yang aman dan terintegrasi. Melalui ekosistem ini, layanan perizinan berusaha melalui OSS dapat semakin efektif, efisiensi belanja negara melalui e-katalog dan e-budgeting semakin optimal, serta tata kelola penerimaan negara menjadi lebih akuntabel.
Bali direncanakan menjadi salah satu daerah yang melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI. Target nasionalnya, hingga Oktober mendatang, ratusan kabupaten/kota dan ratusan juta penduduk Indonesia telah terintegrasi dalam sistem digital bantuan sosial.
Bagi Kabupaten Karangasem, percepatan implementasi Government Technology bukan sekadar adaptasi teknologi, tetapi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital diharapkan mampu mempercepat proses administrasi, memperkuat transparansi data, serta meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing nasional di era digital.
