SHNet, Jakarta — Tata kelola ekosistem karbon biru menjadi salah satu instrumen strategis Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional bertema “Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia: Menjembatani Sains–Kebijakan–Pasar untuk Keberlanjutan dan Perdagangan Karbon” yang menghadirkan para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, daerah, DPR RI, akademisi, dan lembaga mitra, di Hotel Morrissey Jakarta, Kamis (5/2/2026)
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dirjen Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut KKP Amehr Hakim, Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, Kadis KKP Provinsi Maluku Erawan Asikin, Dr. Udhi Eko Hermawan, Peneliti dari Pusat Riset Oceanografi BRIN, serta Pembina Yayasan Samudera Indonesia Timur Prof. Ir. Alex Retraubun
Dirjen Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan telah dirasakan dampaknya saat ini melalui berbagai musibah dan bencana, terutama di wilayah pesisir.
“Perubahan iklim berdampak langsung pada energi, pangan, dan ekonomi masyarakat pesisir. Laut memiliki peran sangat penting dalam mitigasi iklim karena kemampuannya menyimpan karbon,” ujarnya.
Menurut Kartika, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen harus didukung oleh pengembangan sektor-sektor kelautan. Perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang menjadi instrumen penting untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi biru.
Ia menambahkan, KKP telah menjajaki penguatan tata kelola karbon biru dengan melibatkan masyarakat dan mitra melalui berbagai nota kesepahaman (MoU). Laut, lanjutnya, harus menjadi bagian utama dalam strategi nasional menghadapi perubahan iklim, termasuk melalui forum internasional seperti Ocean Summit di Bali pada 8 Juni mendatang.
Pembina Yayasan Samudera Indonesia Timur, Prof. Ir. Alex Retraubun, menekankan pentingnya kemitraan agar isu karbon biru dapat bergerak secara maksimal. Ia menyebut kebijakan nasional berada di tangan KKP, namun implementasi di lapangan membutuhkan kolaborasi multipihak.
“Maluku adalah miniatur Indonesia. Indonesia disebut negara kepulauan karena Maluku, NTT, dan Kepulauan Riau. Tanpa wilayah-wilayah ini, konsep negara kepulauan tidak akan ada,” tegasnya.
Yayasan Samudera Indonesia Timur, lanjutnya, telah melakukan survei di Kota Tual dan sebagian besar wilayah Maluku sebagai bagian dari upaya pengembangan ekosistem karbon biru.
Sementara itu, Kepala Dinas KKP Provinsi Maluku, Erawan Asikin, menyampaikan bahwa isu karbon biru di Maluku tidak dapat dipisahkan dari kebijakan nasional. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki potensi besar ekosistem pesisir yang perlu dikelola secara berkelanjutan.
“Tantangan utama adalah ketersediaan data ilmiah dan akses ke pasar karbon. Seminar ini menjadi forum strategis untuk membangun pemahaman bersama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan karbon biru harus berdampak langsung pada ekonomi lokal pesisir, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah konkret adalah MoU antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Yayasan Samudera Indonesia Timur terkait pengembangan rumput laut dan padang lamun di Kota Ambon.
Peneliti BRIN, Dr. Udi Eko Hermawan, menjelaskan bahwa karbon dalam ilmu lingkungan dikenal dengan berbagai “warna”. Karbon hitam, coklat, dan merah umumnya berkaitan dengan sumber emisi, sementara karbon hijau berasal dari hutan, karbon toska dari danau, dan karbon biru berasal dari laut.
“Karbon biru diserap oleh padang lamun, plankton, dan karbon organik yang tersimpan dalam sedimen laut. Di Indonesia, yang paling dikenal adalah mangrove dan lamun. Padang lamun bahkan mampu menyimpan karbon selama ribuan tahun,” jelasnya.
Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut KKP, Amehr, menyampaikan bahwa banyak ekosistem karbon biru berada di luar kawasan konservasi. Oleh karena itu, penataan ruang laut menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatannya.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 1,3 juta hektare ekosistem mangrove dan padang lamun yang berpotensi sebagai karbon biru, dengan sekitar 660 ribu hektare berupa padang lamun.
KKP juga tengah menyusun Keputusan Menteri terkait penetapan lokasi karbon biru.
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, menekankan pentingnya definisi dan arah pembangunan nasional yang jelas agar konflik pemanfaatan ruang dapat diminimalkan. DPR RI, menurutnya, berperan dalam legislasi hingga tingkat undang-undang, penganggaran, dan pengawasan, sehingga kolaborasi dengan kementerian dan lembaga teknis menjadi keharusan.
Regulasi dan Instrumen NEK
Sementara itu, perwakilan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Theresia, menyampaikan bahwa KKP tengah mempercepat penyusunan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Pada 2025, KKP menargetkan terbitnya regulasi berupa peraturan menteri terkait tata cara pengelolaan karbon biru.
“Melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025, karbon biru ditetapkan sebagai subsektor tersendiri, dengan KKP sebagai pengampu untuk mangrove dan lamun. Regulasi tata kelola dan perdagangan karbon ditargetkan rampung pada Juni,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendataan mangrove dan lamun menjadi langkah krusial, mengingat luas padang lamun yang teridentifikasi saat ini mengalami penyesuaian dari sekitar 1,8 juta hektare menjadi 660 ribu hektare.
Seminar nasional ini diharapkan mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran solutif dan memperkuat sinergi antara sains, kebijakan, dan pasar, sehingga pengelolaan ekosistem karbon biru tidak hanya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan ekonomi nasional. (Stevani Elisabeth)
