Rencana Cukai Popok dan Tisu Basah Tuai Kontroversi Publik

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperluas objek Barang Kena Cukai (BKC) melalui PMK Nomor 70 Tahun 2025 memicu perdebatan publik. Dalam aturan tersebut, pemerintah membuka peluang pengenaan cukai pada barang konsumsi harian seperti popok, tisu basah, makanan mengandung micin, hingga makanan dan minuman kemasan. “Langkah ini bisa dipahami sebagai upaya memperluas basis penerimaan negara di tengah keterbatasan ruang fiskal,” kata Ronny. Dikutip dari CNN Indonesia.

Purbaya menilai kebijakan ini bagian dari strategi fiskal baru untuk memperkuat penerimaan negara. Namun, publik dan para analis menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat serta menimbulkan ketidakadilan sosial ekonomi.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyebut perluasan cukai ini sebagai arah baru pemerintah dalam mengelola fiskal di tengah ketidakpastian global. Ia memperingatkan bahwa produk seperti popok dan tisu basah merupakan kebutuhan esensial rumah tangga kelas menengah ke bawah, sehingga pengenaannya berisiko menurunkan daya beli masyarakat.

Menurut Ronny, tarif cukai 10 persen pada popok bisa menghasilkan penerimaan Rp1,5 hingga Rp2 triliun per tahun, tetapi berpotensi menimbulkan efek domino: konsumsi turun, industri melemah, dan sektor ritel tertekan. Ia mengingatkan pemerintah agar melakukan kajian elastisitas harga secara mendalam sebelum menerapkan tarif.

Ronny juga menekankan pentingnya penerapan cukai progresif—misalnya hanya untuk produk premium atau non-esensial—dan bukan produk kebutuhan dasar. Ia menyarankan kebijakan dilakukan secara bertahap melalui uji coba, serta sebagian penerimaan dialokasikan untuk kompensasi sosial seperti subsidi rumah tangga miskin atau pembiayaan kesehatan anak dan lingkungan.