1 week ago
21
Presiden Prabowo menyambut penyerahan aset Rp 13 triliun hasil korupsi ekspor CPO di Kejagung, 20 Oktober 2025. (YouTube Sekretariat Presiden)(YouTube Sekretariat Presiden) dilansir dari kompas.com
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa uang negara hasil rampasan koruptor tidak akan dibiarkan mengendap. Dana tersebut akan langsung dialirkan untuk program-program prioritas pemerintah, mulai dari pendidikan hingga pembangunan kampung nelayan.
"Uang yang tadinya dikorupsi, setelah diambil negara, saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua," kata Prabowo. Dikutip dari kompas.com
Ia juga menyebut uang sitaan korupsi ekspor CPO senilai Rp 13 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah. "Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 lebih sekolah," ujar Prabowo. Dana itu juga disebut cukup untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan, bagian dari target 1.100 desa nelayan hingga akhir 2026.
Tak hanya itu, Prabowo ingin sebagian dana rampasan dipakai membayar utang kereta cepat Whoosh. "Duitnya ada... Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela," tegasnya.
Namun, penggunaan dana rampasan tetap harus mengikuti mekanisme APBN. Pakar hukum pidana dan perdata Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa memakai uang sitaan seenaknya.
"Boleh digunakan, tapi harus tetap memakai mekanisme APBN. Artinya, uang sitaan itu masuk dulu ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP), lalu dikeluarkan kembali melalui RAPBN," jelas Fickar.
Ia menambahkan, seluruh penggunaan anggaran dari dana sitaan harus diajukan melalui kementerian terkait, dibahas dengan DPR, lalu disahkan dalam RAPBN. “Tidak bisa semaunya uang masuk lantas diambil keluar oleh Presiden,” ujarnya.
