2 weeks ago
23
foto: (orisinalitas.com)
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat langkah kolaboratif dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Kolaborasi ini juga melibatkan perguruan tinggi umum dan keagamaan Islam di Sumut, dengan fokus pada upaya pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025–2029, khususnya misi kelima: memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh, yang dikutip dari CNN Indonesia.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka kekerasan serta mempersempit kesenjangan gender.
“Kami terus memperkuat kerja sama lintas sektor. Tahun ini, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berhasil turun dari 0,425 menjadi 0,399. Ini bukti bahwa langkah-langkah konkret mulai membuahkan hasil,” ujar Surya di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (7/11).
Meski begitu, tantangan masih besar. Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut. Karena itu, Pemprov mendorong peningkatan peran aktif lembaga pendidikan, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
Sementara itu, Menteri PPPA, Arifah Fauzi, memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian yang diraih Sumut.
“Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan kemajuan paling konsisten dalam perlindungan perempuan dan anak. Setelah menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023, kini 15 kabupaten/kota di Sumut telah meraih predikat Kota Layak Anak (KLA),” ungkap Arifah.
