Pahlawan Nasional dan Kontroversi Soeharto

Penulis : Dr. Arsalim (Dosen dan Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara)

KENDARIPOS.CO.ID-Pada tanggal 10 November lalu, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang para tokoh yang telah berkontribusi besar bagi kemerdekaan dan pembangunan. Tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan sebanyak 10 orang gelar Pahlawan Nasional. Salah satu tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto.

Menariknya penganugerahan tersebut menimbulkan kontroversi atau perdebatan dari berbagai kalangan. Utamanya para aktivitas politik dan aktivis kemanusian. Tidak dapat disangkal bahwa Soeharto memiliki jejak sejarah yang signifikan. Dia memegang peran penting dalam periode perjuangan, termasuk dalam operasi militer pada masa kemerdekaan, yang kemudian menjadi bagian dari legitimasi awal Orde Baru.

Dalam tiga dasawarsa pemerintahannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan inflasi terkendali. Program swasembada pangan pada 1980-an, misalnya, sering disebut sebagai salah satu keberhasilan pembangunan nasional.

Kajian internasional pun mencatat, daya tahan rezim Soeharto sebagai bentuk otoritarianisme yang berpijak pada legitimasi kinerja. Menurut Marcus Mietzner dalam Authoritarian Elections, State Capacity, and Performance Legitimacy (Australian National University), kekuatan Orde Baru terletak pada kemampuannya menjaga kapasitas birokrasi dan memberikan hasil ekonomi nyata bagi masyarakat (Mietzner, 2018).