3 hours ago
2
Warga Konawe, H. Ridwan bersama Tim Kuasa Hukumnya yang diketuai Syaiful Kasim SH(paling kanan) mengajukan gugatan terhadap Pemkab Konawe karena lahannya dipakai dan dikuasai pemerintah.
KENDARIPOS.CO.ID-Warga Konawe H. Ridwan melayangkan gugatan terhadap Pemkab Konawe dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe. Gugatan yang dilayangkan Ridwan melalui Tim Kuasa Hukumnya, Syaiful Kasim, SH, Jumadan Latuhani SH dan Ramis A. Pomalingo SH dengan tudingan lahan bersertifikat milik Ridwan yang terletak di Kelurahan Ambekaeri itu dikuasai Pemerintah telah terdaftar di PN Unaaha dengan nomor Perkara 39/Pdt.G/2025/PN.Unh
Ketua Tim Kuasa Hukum Ridwan (Penggugat), Syaiful Kasim menjelaskan gugatan ini berawal dari kepemilikan sah atas lahan di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 1978 atas nama H. Ridwan. Namun, tanpa sepengetahuan pemilik, Pemkab Konawe diduga mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) di BPN Konawe.
“Ironisnya, lahan milik klien kami tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin justru dimohonkan oleh Pemkab Konawe untuk diterbitkan sertifikat hak pakai. Kini, lahan itu dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemkab atas dasar SHP tersebut,” ujar Syaiful.
Ia menambahkan, sebagian lahan milik kliennya seluas 6.500 meter persegi memang pernah diganti rugi oleh Pemkab Konawe pada tahun 2003, dan lahan itu kemudian dikuasai serta dimanfaatkan oleh pihak tergugat.
Namun, yang menjadi persoalan adalah luasan SHP yang diterbitkan oleh BPN Konawe jauh melebihi area yang telah diganti rugi, sehingga merugikan pemilik sah lahan.
“BPN selaku turut tergugat telah memproses dan menerbitkan sertifikat hak pakai tersebut atas permohonan Pemkab Konawe. Namun, luasannya melebihi lahan yang telah dibayar ganti rugi. Klien kami jelas sangat dirugikan. Seharusnya pemerintah daerah melindungi hak warganya, bukan diam-diam mengambilnya,” tegas Syaiful.
