Gubernur Ancam Beri Sanksi OPD

KENDARIPOS.CO.ID -- Ancaman serius disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) lingkup Pemprov Sultra di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (17/11/2025).

Sanksi tegas menanti organisasi perangkat daerah (OPD), yang kinerjanya tidak mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat. Sanksi dimaksud salah satunya dengan tidak akan diberikan pekerjaan alias anggaran.

“Kedepan, OPD yang tidak mampu memberikan dampak positif dan daya serap anggarannya masih rendah, maka tidak akan saya berikan kegiatan," tegas Gubernur Andi Sumangerukka dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/11/2025).

Mantan Pangdam Hasanuddin ini menekankan,
kedisiplinan dalam menjalankan tugas, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Serta tepat sasaran dan tepat manfaat. Semua itu, untuk memberikan hasil kerja nyata bagi masyarakat.

"Saya mengajak seluruh jajaran ASN di lingkup Pemprov Sultra, untuk meneguhkan komitmen sebagai birokrat yang bersih, professional, dan berorientasi pelayanan," ujarnya.

Gubernur menambahkan, penyerapan APBD harus dimaksimalkan, mengingat hingga akhir Oktober 2025 baru mencapai 63%.

“Saya ingin mengingatkan semua OPD. Terutama ASN yang bekerja dibalik meja. Coba perhatikan lingkungan yang anda pimpin. Masih banyak kekurangan, harapan dari masyarakat yang harus kita selesaikan," jelasnya.

Siapkan Reward and Punismen

Gubernur menekankan, makna Panca Prasetya Korpri yang dibacakan dalam upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN). Menurutnya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ikrar tersebut, harus diimplimentasikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bentuk tindakan melalui ketertiban, kedisiplinan, serta kesetiaan dalam melayani masyarakat.