3 days ago
21
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Langkah Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin-Ahmad Yani membangun masa depan Kabupaten Bombana yang berdaya saing berbasis agrominapolitan dimulai. Pemerintah Kabupaten Bombana baru saja menggelar FGD rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 di Aula Bappeda Kabupaten Bombana, Rabu (28/5).
Dalam sambutanya, Bupati Burhanuddin menekankan bahwa, RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratik. Ia menyebut RPJMD sebagai cetak biru pembangunan daerah yang memuat visi besar kepala daerah serta menjabarkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program strategis jangka menengah.
“RPJMD ini landasan utama kita membangun Bombana lima tahun ke depan. Karena itu, kita butuh pemikiran yang matang dari sekarang. Di sinilah pentingnya peran akademisi dan peneliti agar dokumen ini lahir dari basis data dan analisis yang kuat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perencanaan tanpa data sama saja dengan bertindak dalam gelap. Oleh karena itu, semua OPD diminta mengumpulkan dan memperbarui data yang relevan, minimal dari tahun sebelumnya.
“Kita harus memastikan setiap program terhubung langsung dengan visi-misi daerah,” tambahnya.
Terlebih lima tahun kedepan kebijakan
pembangunan Bombana yang akan fokus pada penguatan sektor agrominapolitan, konsep pembangunan berbasis pertanian, perikanan, dan pertambangan yang terintegrasi. Menurutnya, hilirisasi produk pertanian dan pengolahan komoditas lokal menjadi kunci agar Bombana tidak hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi. Untuk itu, ia berharap pembangunan yang dirancang dalam RPJMD kali ini betul-betul berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Kita punya potensi batuan dan mineral, juga produk agro. Ini semua harus dikembangkan, bukan cuma untuk keluar daerah, tapi bisa kita jadikan komoditas unggulan yang membawa kesejahteraan,” katanya.
Tak hanya itu, mantan Kadis SDA Provinsi Sultra ini juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus berjalan selaras. Ia meminta agar tidak ada OPD yang bekerja “kekanan dan ke kiri”, menyindir praktik birokrasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi lintas sektor.
Sebagai informasi, FGD ini dihadiri langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana dan akademisi dari unirversitas Halu Oleo (UHO) Kendari. (idh).
