6 hours ago
3
Sebanyak 1.464 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo buruh yang digelar Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di Gedung DPR (foto: CNBC Indonesia)
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Sebanyak 1.464 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).
Dilansir dari CNN Indonesia. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ribuan personel tersebut disebar di sejumlah titik strategis guna memastikan aksi penyampaian pendapat berjalan aman dan tertib.
“Pelayanan unjuk rasa di DPR ada 1.464 personel. Mereka ditempatkan di titik-titik strategis sekitar lokasi aksi,” ujar Susatyo kepada wartawan.
Ia mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi dengan damai serta tidak mudah terprovokasi. Petugas juga meminta agar tidak ada tindakan anarkistis, seperti pembakaran ban atau perusakan fasilitas umum.
“Kami imbau kepada para orator agar tidak memprovokasi massa lainnya. Tetap tertib, sampaikan aspirasi dengan sejuk dan damai,” tambahnya.
Menurut Susatyo, unjuk rasa adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang, namun pelaksanaannya tetap harus menjaga ketertiban umum.
“Kami percaya rekan-rekan buruh dapat menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi. Mari sama-sama menjaga agar kegiatan ini berjalan lancar dan aman,” tegasnya.
Susatyo menyebut, pihak kepolisian akan menyesuaikan rekayasa lalu lintas tergantung pada perkembangan jumlah massa di lapangan.
“Rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Kami imbau warga yang melintas di sekitar Gedung DPR untuk mencari jalan alternatif agar terhindar dari kemacetan,” ujarnya.
Aksi KASBI kali ini dimulai dengan long march dari Flyover Taman Ria Senayan menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 10.00 WIB. Massa kemudian melanjutkan dengan orasi dari pimpinan pusat serta perwakilan daerah.
Dalam aksinya, KASBI membawa sepuluh tuntutan utama, antara lain:
- Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro buruh.
- Berlakukan upah layak nasional dan naikkan upah 2026 minimal 15 persen.
- Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan eksploitif, dan kemitraan palsu ojol.
- Lindungi buruh perempuan serta segera ratifikasi Konvensi ILO 190.
- Sediakan day care murah dan ruang laktasi di tempat kerja.
- Jamin hak buruh sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan.
- Lindungi buruh migran dan pekerja perikanan, serta ratifikasi Konvensi ILO 188.
- Turunkan harga sembako, BBM, TDL, dan tarif tol.
- Hentikan represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, serta bebaskan tahanan aksi.
- Stop perang, blokade ekonomi, dan genosida; dukung kemerdekaan Palestina.
Ketua Umum KASBI, Sunarno, menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah segera berpihak kepada kepentingan buruh dan rakyat kecil.(*)
