JAKARTA– Ketua Dewan Pembina Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke 17 buat seluruh relawan kader DKR di seluruh Indonesia.
“Mudahan DKR terus maju memperjuangkan sesuai dengan visi dan misi DKR yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Rakyat Sehat, Negara Kuat!” tegas Menteri Kesehatan RI 2004-2009 ini dalam akun instagramnya, Rabu (12/3).
Ketua Umum DKR, Web Warouw menyampaikan terima kasih atas perhatian dan semangat yang terus dikobarkan oleh Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah di atas.
“Terima kasih bu Siti Fadilah. Terima kasih seluruh kader dan relawan. Atas semua kesetiaan yang terus mendampingi rakyat yang masih menderita dan miskin,” tegasnya.
Sistem Kesehatan Memburuk
Web Warouw mengingatkan bahwa sistim pelayanan kesehatan rakyat saat ini terus memburuk di tengah berbagai persoalan yang dihadapi rakyat di bidang ekonomi.
“DKR berharap Presiden Prabowo bisa segera memperbaiki pelayanan kesehatan rakyat,” ujarnya.
Untuk itu menurutnya Presiden Prabowo Subianto perlu segera membebaskan rakyat dari pungutan iuran BPJS Kesehatan yang semakin membebani hidup rakyat.
DKR berharap negara segera mengambilalih kembali pembiayaan kesehatan dari tangan BPJS Kesehatan sehingga dapat membebaskan seluruh biaya kesehatan rakyat.
Ia mengingatkan pada kurun 2004-2009 pemerintah pernah menjalankan program Jaminan Kesejatan Rakyat (Jamkesmas) yang menggratiskan biaya kesehatan 86 juta rakyat tak mampu dan miskin di seluruh rumah sakit pemerintah dan puskesmas dengan anggaran Rp 6 triliun per tahun. Itupun hanya terpakai, 10 persen saja karena tidak seluruh rakyat miskin dan tak mampu sakit. Sehingga sisa anggaran yang disimpan di kas negara bisa digunakan untuk tahun berikutnya.
“Bandingkan saja selama diurus BPJS Kesehatan yang menyerap iuran dari rakyat, perusahaan dan APBN juga APBD,– tapi masih terus defisit. Pengurus BPJS bergaji puluhan sampai ratusan juta, pelayanannya semakin buruk,” tegasnya.
Web Warouw juga menyoroti kekurangan akses kesehatan dan dokter di desa-desa terpencil, terluar dan terisolir di luar Jawa khususnya Indonesia Timur.
“Tahun segini, puskesmas jauh dari desa ke kecamatan. Rumah sakit hanya ada di kabupaten dan kota. Di desa hanya ada bidan desa tanpa fasilitas alat dan obat yang lengkap. Dokter gak mau kerja di desa-desa,” paparnya.
Posyandu yang seharusnya diadakan rutin setiap bulan di seluruh desa sebagian besar mati karena para bidan desa tidak mendapat dukungan alokasi dana.
“Bidan desa mengeluh karena dana operasional posyandu harus menggunakan uang pribadi bidan desa, yang juga sering terlambat menerima gaji yang juga kecil. Wajar gizi kurang dan gizi buruk tidak terpantau,” ujarnya.
Ia menegaskan, kerusakan sistim kesehatan sudah sangat darurat, walaupun kementerian kesehatan mengklaim sebaliknya.
“Orang kaya bisa berobat ke luar negeri. Orang miskin dan tak mampu hanya bisa menunggu maut di rumah,” tegasnya.
17 Tahun DKR
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) adalah organisasi masyarakat yang berbasis relawan dan kader kesehatan yang didirikan oleh Menteri Kesehatan RI 2004-2009, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) bersama relawan kesehatan seluruh Indonesia pada 12 Maret 2008.
DKR aktif melakukan advokasi langsung pada pasien-pasien di seluruh Indonesia agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis sampai sembuh.
DKR juga aktif mendirikan desa dan kelurahan siaga di seluruh kabupaten dan kota untuk memastikan rakyat mengerti menghadapi keadaan darurat bencana alam dan bencana penyakit.
DKR bekerjasama dengan semua pihak yang bertujuan memajukan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Saat ini DKR berjuang untuk kesehatan gratis dan pendidikan gratis bagi masyarakat di 38 propinsi di seluruh Indonesia. (dd)
