ASR–Hugua: Melampaui Dikotomi Kedaerahan

KENDARIPOS.CO.ID-Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka (ASR) – Hugua, memperlihatkan satu arah yang semakin tegas yaitu pembangunan Sulawesi Tenggara tidak boleh lagi terjebak dalam sekat-sekat kedaerahan, apalagi dikerdilkan oleh sentimen “putra daerah” yang sempit. Di tengah dinamika politik lokal yang kerap memunculkan polarisasi wilayah - daratan dan kepulauan, pesisir dan pedalaman, ASR hadir dengan pendekatan yang lebih inklusif dan integratif. Optimisme kinerjanya tidak dibangun di atas simbolisme proyek menara gading, melainkan pada pemerataan dan keberlanjutan pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Dikotomi kedaerahan sering kali menjadi residu politik lokal. Dia tumbuh dari persepsi ketimpangan, diperkuat oleh narasi identitas, lalu berkembang menjadi sekat psikologis antarwilayah. Dalam beberapa konteks, bahkan muncul klaim eksklusifitas berbasis “putra daerah” seolah-olah pembangunan hanya sah jika dikendalikan oleh identitas tertentu. Padahal, dalam kerangka negara kesatuan dan otonomi daerah, kepemimpinan publik bukan soal asal-usul, melainkan soal kapasitas, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan bersama.

Di titik inilah relevansi kepemimpinan ASR–Hugua menjadi penting. Dalam praktik satu tahun terakhir, pendekatan yang dibangun cenderung melampaui identitas sempit dan mengedepankan kinerja kolektif. Pembangunan tidak dibingkai sebagai proyek satu kelompok atau satu kawasan, melainkan sebagai agenda bersama seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Pesan yang tersirat jelas yaitu tidak ada wilayah yang dianaktirikan, tidak ada pula wilayah yang diistimewakan secara berlebihan.

Narasi “putra daerah” dalam konteks modern seharusnya bergeser dari klaim eksklusif menuju semangat kolaboratif. Setiap pemimpin daerah, siapa pun latar belakangnya, memiliki mandat konstitusional untuk melayani seluruh rakyat. Menghidupkan sekat identitas hanya akan mempersempit ruang kebersamaan dan menghambat konsolidasi pembangunan. ASR–Hugua, dalam praktik kepemimpinannya, memperlihatkan bahwa legitimasi tidak dibangun dari asal-usul, tetapi dari kerja nyata yang dirasakan lintas wilayah.

Optimisme kepemimpinan ASR terlihat dari keberanian menempatkan pemerataan sebagai fondasi. Alih-alih mengejar proyek fisik yang monumental dan simbolik, kebijakan lebih diarahkan pada penguatan layanan dasar dan infrastuktur, dukungan ekonomi rakyat, dan stabilisasi sosial-ekonomi daerah. Pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, serta dukungan bagi sektor pertanian dan perikanan menjadi fokus yang lebih substansial. Pendekatan ini penting karena pemerataan bukan sekadar slogan, melainkan instrumen untuk meredam potensi polarisasi wilayah.

Sulawesi Tenggara sebagai provinsi kepulauan memiliki tantangan geografis yang tidak ringan. Wilayah kepulauan membutuhkan perhatian berbeda dibanding wilayah daratan. Transportasi, distribusi logistik, dan akses layanan publik memerlukan pendekatan adaptif. Namun perbedaan kebutuhan itu tidak boleh diterjemahkan sebagai perbedaan perlakuan yang diskriminatif. Justru di sinilah integrasi diuji, bagaimana kebijakan mampu menjangkau seluruh wilayah secara proporsional tanpa menciptakan kecemburuan.

Pendekatan ini juga mencerminkan pemahaman bahwa keberlanjutan pembangunan membutuhkan stabilitas sosial. Ketika masyarakat merasa diperlakukan adil, potensi konflik identitas akan berkurang. Pemerataan akses layanan dasar, transparansi kebijakan, serta komunikasi publik yang terbuka menjadi instrumen penting untuk membangun rasa memiliki bersama (shared ownership). Tanpa itu, pembangunan mudah diseret ke dalam kontestasi politik identitas yang kontraproduktif.

Tentu saja, satu tahun bukan waktu yang panjang untuk menuntaskan seluruh persoalan ketimpangan. Namun fondasi awal yang diletakkan menunjukkan arah yang konstruktif. Integrasi wilayah mulai menjadi arus utama narasi pembangunan. Kritik tetap hadir, dan itu wajar dalam demokrasi. Namun di tengah kritik tersebut, optimisme tetap terjaga karena orientasi kebijakan terlihat konsisten pada pemerataan dan keberlanjutan. Melampaui dikotomi kedaerahan berarti menempatkan Sulawesi Tenggara sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan.

Potensi pertanian di daratan, kekuatan maritim di kepulauan, serta dinamika ekonomi perkotaan harus dipandang sebagai bagian dari orkestrasi yang saling melengkapi. Kepemimpinan ASR – Hugua yang sarat pengalaman diyakini mampu mensinergikan potensi-potensi ini sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih inklusif.

Namun tantangan yang dihadapi Sulawesi Tenggara tidak ringan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi dan penyesuaian transfer fiskal ke daerah sebagai bagian dari konsolidasi APBN. Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) menjadi lebih selektif, dengan penekanan pada efektivitas belanja dan pengendalian defisit nasional. Bagi provinsi seperti Sulawesi Tenggara yang masih memiliki ketergantungan signifikan terhadap dana transfer pusat, kebijakan ini tentu berdampak langsung pada ruang fiskal daerah.

Di sinilah kualitas kepemimpinan diuji secara konkret. Ketika ruang fiskal menyempit, pilihan kebijakan menjadi semakin strategis. ASR–Hugua tidak memiliki kemewahan fiskal untuk membangun proyek-proyek simbolik berbiaya tinggi tanpa perhitungan matang. Efisiensi transfer fiskal justru mendorong pemerintahan daerah untuk lebih selektif, produktif, dan inovatif dalam pengelolaan anggaran.

Secara teoritik, kondisi ini sejalan dengan konsep fiscal stress management dalam tata kelola publik. Pemerintah daerah yang menghadapi tekanan fiskal dituntut untuk melakukan prioritisasi program berbasis dampak, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat. Orientasi pada sektor riil—pertanian, perikanan, UMKM—menjadi langkah rasional karena sektor-sektor ini relatif cepat menghasilkan perputaran ekonomi lokal dibanding proyek fisik besar yang jangka balik modalnya panjang.

Pada akhirnya, pembangunan yang berkeadilan tidak lahir dari sekat, tetapi dari kebersamaan. Tidak perlu ada lagi perdebatan sempit tentang siapa “putra daerah” yang paling berhak memimpin atau menentukan arah kebijakan. Terpenting saat ini adalah siapa yang mampu bekerja, menyatukan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam satu tahun kepemimpinan, ASR–Hugua menunjukkan upaya ke arah itu, menggeser narasi dari identitas menuju kinerja, dari polarisasi menuju integrasi.

Jika konsistensi ini terus dijaga, maka Sulawesi Tenggara tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga semakin solid secara sosial dan politik. Melampaui dikotomi kedaerahan bukan sekadar slogan retoris, melainkan kebutuhan strategis bagi daerah yang majemuk. Dan kepemimpinan yang mampu mengikis sekat-sekat identitas itulah yang pada akhirnya akan meninggalkan jejak paling bermakna dalam perjalanan pembangunan daerah. (*)