KENDARIPOS. CO. ID -- Arah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus dimatangkan. Kamis (2/4/2026), pemerintah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari tahun 2027.
Dhadapan peserta Musrembang, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyoroti lemahnya kualitas perencanaan, bahkan dinilai belum mampu menjawab persoalan di masyarakat.
Siska menegaskan perencanaan pembangunan harus berbasis pada identifikasi masalah yang akurat, bukan sekadar menampung usulan atau formalitas administrasi belaka.
"Yang sering terjadi, kita hanya berdiskusi berdasarkan laporan. Tapi di lapangan, masalahnya tidak tersentuh. Contoh paling nyata adalah banjir yang terus berulang," tegas Siska.
Menurutnya, berbagai program penanganan banjir sebenarnya telah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Namun, hasilnya belum maksimal karena tidak didukung analisis yang tepat serta kurangnya sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lemahnya penentuan skala prioritas dan minimnya integrasi antarprogram dinilai menjadi penyebab utama kebijakan yang diambil tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kalau perencanaan tidak kuat, hasilnya pasti tidak maksimal," ujarnya.
Walikota kerap turun tangan langsung untuk menangani masalah mendesak, termasuk berkoordinasi dengan pihak balai untuk meminta dukungan alat berat, bahkan di tengah masa libur jelang Lebaran.
"Kasihan masyarakat yang terdampak. Ini menunjukkan bahwa perencanaan kita masih perlu diperbaiki," katanya.

















































