Jakarta-Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay upaya mengubah garis komando Polri agar tidak berada langsung di bawah Presiden bisa melemahkan sistem presidensial. Sebab, Presiden bakal lambat dalam mengambil keputusan dalam situasi krisis keamanan dan ketertiban.
“Presiden adalah chief executive yang bertanggung jawab atas stabilitas keamanan dan ketertiban. Jangan kita lupa, posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini karena belajar dari pengalaman,” jelas Frans Ansanay kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/1/2026).
Selain itu, kata Frans, upaya menjauhkan Polri dari jangkauan Presiden bukan hanya soal efektivitas, tetapi juga akan menambah birokrasi baru kalau harus membentuk kementerian baru.
“Apa jaminan penempatan Polri di bawah Kemendagri atau kementerian baru akan lebih baik? Saya ingatkan, ini negara besar, sehingga jangan mudah melakukan perubahan yang belum tentu lebih baik juga,” ujar Frans.
Menurut Frans, dalam situasi krisis misalnya, Presiden bisa lambat mengambil keputusan yang cepat dan tepat karena adanya birokrasi tambahan, maka Presiden akan dipersalahkan.
“Ini yang saya bilang akan melemahkan posisi presiden, siapapun presidennya. Kalau mau dijauhkan dari Presiden, ya itu menghilangkan garis komando langsung,” tutur Frans.
Dia menjelaskan, Presiden bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, sehingga kalau polisi berada di bawah kementerian, kemudian terjadi kegagalan keamanan yang krusial, maka rakyat akan tetap menyalahkan Presiden. “Kalau begini, apa artinya, ya Presiden memegang tanggung jawab besar, namun otoritas langsungnya dipangkas. Ini apakah bukan pemisahan tanggung jawab dan otoritas yang bisa melemahkan struktur eksekutif. Otoritas dan tanggung jawab itu ibarat dua sisi mata uang logam. Dua tapi tak terpisahkan dan berada dalam satu tarikan napas,” tegasnya.
Menurut Frans, masalahnya bukan mungutak-atik posisi Polri, tetapi bagaimana meningkatkan dan memperbaiki dan penguatan supremasi hukum, akuntabilitas berlapis, penghormatan HAM, profesionalisme, dan transparansi.
“Ini yang harus terus diperkuat dari waktu ke waktu dan menjadi perhatian semua pihak, bukan soal posisi Polri yang kita utak-atik. Jujur saja, wacana yang muncul saat ini kok saya melihat seperti melemahkan presiden,” tegasnya.
Frans menegaskan, dimanapun posisi Polri tidak ada yang sempurna, selalu ada kelebihan dan kekurangan, sehingga yang diperlukan dan paling mendasar memperbaiki kelemahan sehingga makin baik.
“Mari kita berandai, Polri di bawah kementerian. Ini juga akan memunculkan dualisme otoritas dan bagaimana kalau ada perbedaan pandangan antara presiden dan menteri, bukankah ini jadi masalah sendiri. Atau bagaimana kalau menteri dari kalangan Parpol, juga berpotensi politisasi dan kehilangan netralitas. Jadi, dengan kepala dingin dan objektif, jangan sampai membongkar yang lama, yang baru belum tentu lebih baik,” ujar Frans yang juga Tokoh Papua asal ini.
Menurut Frans, Bara JP berada posisi mendukung Polri tetap di bawah Presiden dengan mempertimbangkan semua hal, seperti kelebihan, kekurangan, potensi masalah dan peluang untuk memperkuat profesionalisme Polri dan kelincahan Presiden dalam satu komando untuk memajukan Bangsa ini.
“Kami juga mencerna, baik pandangan yang pro dan kontra, semua wajar dalam negara demokrasi, tapi kami tidak mau terjebak dalam polemik. Bagi Bara JP, masalahnya substansi bukan soal posisi Polri, tapi bagaimana agar Polri makin baik dan profesional. Itu yang paling penting,” kata Frans.
Kalau berkaca dari praktik di berbagai negara, jelas Frans, ada tiga varian posisi Polri, ada di bawah Presiden, di bawah kementerian dan di bawah otoritas daerah. Tapi, semua itu selalu menyisakan masalah dan tantangan?
“Sekali lagi, semua ada kekuatan dan kekurangan. Tugas kita memperbaiki apa yang menjadi pilihan kita, bukan merombak dan merombak lagi. Kalau begini, kita tidak akan pernah bergerak maju. Fokus saja memperbaiki agar Polri makin baik dalam melayani rakyat. Kalau ada yang kurang ya diperbaiki, kalau ada yang baik ditingkatkan saja,” tuturnya.
Dia mencontohkan, selain melaksanakan tugas pokok, Presiden bisa meminta Polri membantu pangan dengan penanaman jagung. Hasilnya, ada kontribusi dalam pencapaian swasembada jagung. “Masalahnya, banyak hal yang seperti ini luput dari perhatian publik. Kalau di bawah kementerian, ya presiden tidak bisa memberikan komando langsung kan,” ujar Frans.
Frans mengimbau, agar wacana ini tidak makin berlarut karena tidak serta merta menyelesaikan masalah. “Selama ini, banyak juga yang sudah baik, tapi juga masih banyak kekurangan. Harus jujur ada banyak juga kekurangan di Polri. Tapi, ini tidak boleh jadi pembenar seolah menjauhkan dari jangkaun presiden sebagai jalan keluar, karena belum tentu,” tegas Frans.(den)
