
Presiden Prabowo Subianto melantik secara serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 pada hari ini, Kamis (20/2/2025). 17 kepala daerah dari Sultra turut dilantik Presiden Prabowo. Bagi pengamat politik Sultra, Dr.Muh Najib Husain, S.Sos.,M.Si, pelantikan ini menjadi momentum mengakhiri pertarungan politik pasca Pilkada. Sudah saatnya fokus pada pembangunan daerah.
Dr.Muh Najib menekankan proses politik Pilkada dan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai, minus Pilkada Buton Tengah. "Saya berharap pihak-pihak yang kalah dapat menerima keputusan hakim dan bersama-sama membangun daerahnya," ujarnya kepada Kendari Pos, Rabu (19/2/2025).
Ia menambahkan kondisi politik di tataran akar rumput (masyarakat, red) sudah kondusif, namun perhatian perlu diberikan kepada elit politik agar menyadari konsekuensi menang dan kalah dalam pertarungan politik.
Dr.Muh Najib berharap kepala daerah yang baru dilantik dapat segera bekerja untuk rakyat. "Prioritaskan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tinggalkan perselisihan politik dan fokus pada pembangunan daerah, Sultra dan kabupaten/kota untuk kemajuan Indonesia," tegasnya.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo (UHO) itu menambahkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk membangun kepercayaan publik oleh para kepala daerah di Sultra yang dilantik.
Dr.Muh Najib melihat makna politik yang mendalam di balik pelantikan serentak oleh Presiden Prabowo. "Ini adalah kesempatan Presiden untuk menyampaikan pesan politiknya kepada para pemimpin daerah," jelasnya.
Lanjut dia, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menitipkan pesan agar program Presiden Prabowo dapat terlaksana di seluruh Indonesia. Dr.Muh Najib menilai pentingnya sinkronisasi visi dan misi kepala daerah terpilih dengan program-program Presiden Prabowo.
"Ini (pelantikan kepala daerah serentak) sangat positif. Bukan soal pemborosan biaya, tetapi ada substansi yang ingin dicapai, yaitu ikatan emosional antara Presiden dan pemimpin daerah," jelas Dr.Muh Najib. (ags/b)