Oleh:Ilhamsyah
Pembangunan nasional Indonesia selama beberapa dekade terakhir menunjukkan satu kelemahan mendasar: belum sepenuhnya bertumpu pada potensi objektif yang dimiliki bangsa sendiri. Dalam praktiknya, arah industrialisasi nasional kerap bergantung pada kepentingan eksternal, baik dalam bentuk investasi asing, penguasaan teknologi, maupun orientasi pasar.
Ketergantungan ini tidak hanya menghadirkan persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi kedaulatan. Ketika logika pasar global menjadi penentu utama arah pembangunan, maka kepentingan nasional—termasuk kepentingan rakyat dan buruh—sering kali berada pada posisi yang tersubordinasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, mulai terlihat upaya untuk mengoreksi arah tersebut melalui kebijakan yang menekankan kemandirian ekonomi nasional, salah satunya melalui program hilirisasi. Kebijakan ini penting, namun perlu diperluas dan diperdalam dengan memanfaatkan potensi strategis Indonesia yang selama ini belum optimal, terutama di sektor maritim dan posisi geopolitik dalam jalur perdagangan dunia.
Selama ini, pembangunan industri nasional cenderung berorientasi pada ekspor bahan mentah dan bertumpu pada investasi asing. Model semacam ini berdampak pada lemahnya struktur industri nasional, rendahnya nilai tambah, serta berlanjutnya ketergantungan terhadap teknologi dan modal dari luar negeri.
Padahal, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk membangun kemandirian ekonomi: sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, serta jumlah tenaga kerja yang besar. Ketika potensi tersebut tidak dijadikan basis utama pembangunan, Indonesia hanya berperan sebagai bagian dari rantai produksi global, bukan sebagai pengendali di dalamnya.
Dalam konteks itulah, hilirisasi menjadi langkah penting untuk mengubah struktur ekonomi nasional. Secara strategis, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta mendorong proses industrialisasi nasional.
Namun, hilirisasi tidak cukup jika hanya berhenti pada sektor tambang, tidak terintegrasi dengan sektor industri lainnya, atau tetap didominasi oleh modal asing. Tanpa penguasaan nasional, hilirisasi berpotensi hanya memindahkan lokasi produksi, tanpa memindahkan kendali atas kekuatan ekonomi itu sendiri.
Oleh karena itu, hilirisasi perlu ditempatkan dalam kerangka strategi industri nasional yang lebih luas, dengan melibatkan badan usaha milik negara sebagai aktor utama, serta memastikan bahwa kontrol mayoritas tetap berada di tangan negara.
Di luar sektor industri berbasis sumber daya alam, Indonesia juga memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu posisi geografisnya dalam jalur perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Malaka. Kawasan ini merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.
Setiap tahun, puluhan hingga ratusan ribu kapal—mulai dari tanker minyak, kapal kargo, kapal logistik, hingga kapal pesiar—melintasi jalur ini. Selat Malaka, dalam pengertian tertentu, dapat dianalogikan sebagai “jalan tol global”. Sebagaimana jalan tol, setiap entitas yang melintas memerlukan berbagai layanan pendukung, mulai dari pengisian bahan bakar (bunkering), logistik, suku cadang, pergantian kru, hingga jasa kepelabuhanan.
Sayangnya, berbagai aktivitas bernilai ekonomi tinggi tersebut selama ini justru lebih banyak berlangsung di luar wilayah Indonesia. Kegiatan seperti transshipment minyak melalui mekanisme ship-to-ship transfer, serta pengembangan pusat logistik dan distribusi, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Indonesia.
Padahal wilayah pesisir seperti Aceh hingga Riau memiliki posisi yang sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat bunkering, hub logistik internasional, sekaligus lokasi transaksi energi global.
Untuk mengubah posisi Indonesia dari sekadar “jalur transit” menjadi “pusat kendali ekonomi”, diperlukan strategi nasional yang terarah dan terintegrasi. Pengembangan pelabuhan laut dalam (deep sea port), pembangunan fasilitas bunkering untuk BBM dan LNG, serta pengembangan kawasan industri maritim yang terintegrasi menjadi langkah penting yang perlu diprioritaskan.
Selain itu, penguatan fungsi transshipment melalui fasilitasi kegiatan ship-to-ship transfer di wilayah Indonesia, disertai dengan regulasi yang menjamin efisiensi dan keamanan, juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Lebih jauh, kawasan Aceh hingga Riau dapat diarahkan menjadi pusat perdagangan energi, tidak hanya sebagai lokasi penyimpanan (stockpile), tetapi juga sebagai simpul distribusi minyak dan gas yang terintegrasi dalam rantai perdagangan global. Tanpa langkah-langkah ini, Indonesia berisiko tetap menjadi penonton di jalur perdagangan yang justru melintasi wilayahnya sendiri.
Dalam keseluruhan strategi ini, negara harus mengambil peran utama. Negara tidak cukup hanya menjadi regulator, tetapi perlu menjadi pengendali arah pembangunan, dengan menempatkan BUMN sebagai motor penggerak utama.
Kerja sama dengan pihak asing tetap dimungkinkan, namun harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional. Kepemilikan mayoritas perlu tetap berada di tangan Indonesia, dan kontrol operasional tidak sepenuhnya diserahkan kepada mitra eksternal.
Pengembangan sektor-sektor strategis ini pada dasarnya membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan posisi tawar Indonesia di tingkat global.
Namun demikian, pembangunan kawasan-kawasan baru tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar kaum buruh. Strategi pembangunan yang baik, infrastruktur yang memadai, dan teknologi yang maju tidak akan berjalan secara optimal tanpa peran kelas pekerja.
Dalam hal ini, keberadaan organisasi buruh yang kuat menjadi penting, tidak hanya sebagai representasi kepentingan pekerja, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dapat mendorong dan memastikan bahwa proyek-proyek strategis nasional berjalan secara adil dan berkelanjutan.
Regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional menjadi kunci. Tanpa itu, pembangunan berpotensi hanya menguntungkan pemilik modal, tanpa memberikan manfaat yang seimbang bagi negara, buruh, dan masyarakat luas.
Indonesia pada dasarnya memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi maritim dunia: posisi geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, serta tenaga kerja yang besar. Persoalannya bukan pada kekurangan potensi, melainkan pada arah pembangunan dan keberpihakan kebijakan.
Pengembangan hilirisasi dan pemanfaatan Selat Malaka seharusnya menjadi bagian dari strategi besar menuju kedaulatan ekonomi nasional. Hal ini menuntut konsistensi kebijakan sekaligus keberanian politik untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki benar-benar dikelola untuk kepentingan bangsa.
Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang selama ini menjadi tantangan adalah bagaimana menetapkan arah pembangunan yang mandiri serta memastikan keberpihakan yang jelas.
Jika negara mampu mengambil peran secara tegas, dan masyarakat—termasuk buruh—terorganisir dengan kuat, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi jalur perdagangan dunia, tetapi juga dapat tampil sebagai pemain utama di dalamnya.
Penulis Ilhamsyah, Ketua Umum KPBI
