La Ode Darwin Geram ASN Malas Berkantor

--Sidak Kantor OPD Hari Pertama Kerja

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Tingkat disiplin ASN Muna Barat (Mubar) untuk berkantor masih rendah. Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin dibuat geram mengetahui tingkat kehadiran para abdi negara minim tapi tetap mendapat Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) secara full.

Hari pertama berkantor, Darwin melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hanya melihat sedikit ASN berkantor.

"Saya melakukan Sidak di beberapa kantor. Ternyata banyak ASN yang tidak hadir tepat waktu," kata La Ode Darwin dalam sela-sela kegiatan paripurna sertijab Bupati Mubar di Sekretariat DPRD Mubar, Kamis (6/3).

Lanjutnya, untuk sidak pertama dilakukan di lima kantor. Di Dinas Kesehatan, kata dia, ditemukan pegawainya yang hadir baru tiga orang dan presensi asal-asalan. Dinas PTSP, pegawainya hanya empat orang. Sedangkan Inspektorat dan Bappeda tidak memiliki presensi pegawai. Lalu di Puskesmas Wuna didapati pegawai hadir semua.

"Nah bagaimana dasarnya kita membayar TPP selama ini. Dasar perhitungannya dari mana. Maka mohon maaf, pada kesempatan ini tolong teman-teman anggota DPRD agar memberikan evaluasi terhadap TPP ASN yang memang kalau terlambat hadir 5 menit atau 10 menit, kalau bisa dipotong," pintahnya.

Lanjutnya anggaran untuk TTP disiapkan Pemkab Mubar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pelayanan. Namun jika disiplin kehadiran ASN saja sudah tidak baik maka bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Makanya hal ini harus menjadi catatan.

"Jangan anggaran kita Rp 36 miliar untuk TPP ASN dibayarkan begitu saja. Masuk kantor dan tidak masuk kantor sama saja hakknya. Ini menjadi pertayaan kita," ucapnya.

Ia, menambahkan, pemberian TPP yang tidak didasari dengan kehadiran dan kinerja yang baik dan terukur tidak boleh terjadi. Karena anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja publik ini bocor ke mana-mana. Seperti yang pertama adalah TPP tidak maksimal, yang kedua BPJS kesehatan yang dibayarkan sekira Rp 18 miliar yang datanya tidak jelas. "Maka ini menjadi tugas kami untuk bagaimana menata pemerintahan lima tahun kedepan menjadi lebih baik," pungkasnya. (ahi/b)