15 hours ago
5
Ilustrasi Kritik Efisiensi
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Sejumlah elemen mahasiswa belakangan ini melakukan aksi unjuk rasa yang menamakan Indonesia Gelap di beberapa daerah Indonesia. Mereka menyuarakan agar Pemerintah lebih memerhatikan kualitas pendidikan di Indonesia.
Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti meyakini, optimistis rekonstruksi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR berpihak pada kemajuan pendidikan nasional. Hal itu juga semata untuk kemajuan riset dan inovasi yang dipimpin oleh kampus-kampus.
“Saya yakin kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan pasti mendapat perhatian Presiden Prabowo. Karena memang betul, yang kita bangun adalah jiwa raga pelajar dan mahasiswa. Kewajiban untuk memenuhi gizi pelajar sekaligus menjaga agar kualitas pendidikan dan fasilitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dikurangi,” kata Haris kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
Ia mengingatkan pemerintah tidak memangkas anggaran beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa. "Jangan sampai kita melakukan efisiensi anggaran dengan menghapus beasiswa untuk memberi makan gizi gratis kepada pelajar di sekolah-sekolah anak kelas menengah yang sudah kelebihan gizi," sambungnya.
Terlebih, kritik dan masukan dari masyarakat sudah sudah dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka menegaskan tidak ada efisiensi yang mengurangi beasiswa dan kualitas pendidikan tinggi.
“Presiden Prabowo saya yakin akan konsisten melaksanakan efisiensi pada sektor sektor yang menerima anggaran realokasi dan refocusing anggaran hasil penghematan. Saya yakin efisiensi akan dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kritik terkait tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan makan bergizi gratis dipastikan akan direspons secara baik oleh pemerintah,” tegasnya.
Disisi lain, Haris mengingatkan publik terkait adanya kepentingan geopolitik di tengah kondisi sosial bernegara. Hal itu sepatutnya diwaspadai bersama oleh seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali. Sebab, pengaruh geopolitik nantinya berpotensi melahirkan eskalasi politik.
“Kepentingan geopolitik berpotensi mulai menunggangi situasi sosial untuk menciptakan eskalasi politik. Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar dan arah pemerintahan Prabowo berpotensi mengundang masuknya tangan-tangan senyap menciptakan situasi eskalatif,” ujar Haris.
Ia mengungkapkan, sejumlah kebijakan nasional kerakyatan dibangun atas dasar dan arah Pembukaan UUD 1945 itu, di antaranta keputusan bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas, kewajiban penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri, efisiensi untuk mengendalikan utang luar negeri dan mencegah kebocoran, hingga program hilirisasi komoditi.
Menurutnya, pada masa lalu tangan-tangan geopolitik masuk secara terbuka melalui lembaga donor kepada sejumlah organisasi konvensional, seperti LSM dan ormas. Namun kini, pola tersebut tampak berbeda jika dilihat secara komprehensif.
“Saya melihat saat ini berbeda, polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui social media dan open source,” tuturnya.
“Akan tetapi, jiwa patriotik Presiden Prabowo menempatkannya tidak pernah memecah belah dan membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan. Seperti yang pernah terjadi kemarin kemarin, masyarakat diaduk aduk melalui influencer dan buzzer, membenturkan kelompok si anu dengan kelompok si ono.”
Apabila protes dan kritik bermunculan, Haris meyakini, itu karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah. Menurutnya, dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, tetapi membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya.
“Jangankan mahasiswa dan masyarakat luas, bahkan para pemangku kebijakan di pusat hingga daerah saja masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dalam pelaksanaan terhadap program strategis tersebut,” pungkasnya. (jpg)
