1 month ago
54
J Robert
--DPD Dukung Kebijakan Presiden Prabowo
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menegaskan komitmennya melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat. Meski akan memunculkan berbagai implikasi, namun semua tetap harus disesuaikan.
Hal itu ditegaskan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J. Robert.
“Kami akan melaksanakan kebijakan ini sebaik mungkin. Namun tetap mempertimbangkan, agar tidak ada pelayanan pemerinsiensi tahan yang terganggu,” ungkap Robert kepada Kendari Pos.
Lanjut Robert, Pemprov Sultra akan mengikuti rapat koordinasi 6 Februari mendatang. Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat diharapkan memberikan panduan lebih rinci terkait implementasi pemangkasan anggaran.
“Rakor ini sangat penting agar ada kejelasan mengenai efisiensi, tanpa mengganggu kinerja pemerintahan. Kami akan menyampaikan berbagai masukan, termasuk perlunya pengecualian untuk kegiatan yang bersifat strategis,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efesiensi anggaran belanja dalam sistem pemerintahan.
Menurut Sultan, efisiensi yang tepat akan menghasilkan cukup anggaran untuk dibelanjakan pada program-program prioritas.
“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanjapemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah,” terangnya.
Sultan mengakui, kebijakan efisiensi anggaran tersebut menjadi hal cukup menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden yang mencapai 81 persen pada 100 pertamanya.
Dia menyebut hal ini mungkin untuk pertama kali dalam sejarah seorang kepala pemerintahan RI melakukan terobosan yang sangat berani seperti ini.
“Kami berharap kepada semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi presiden Prabowo itu. Penghematan yang dilakukan akan menentukan kualitas penyelenggaraan Program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis”, tegasnya.
Meski demikian, mantan wakil gubernur Bengkulu itu meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak menyebabkan performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat terganggu.
Oleh karena itu efisiensi yang tepat perlu diikuti dengan pendekatan inovasi dalam aktivitas pemerintahan.
“Efisiensi biasanya indentik dengan inovasi. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat,” imbuhnya. (rah/JP)
