Kabid EBTKE Dinas ESDM Sultra, Dewi Rosaria Amin
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Rasio elektrifikasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) belum mencapai 100 persen. Itu artinya, masih ada wilayah yang belum terkoneksi jaringan listrik. Tahun ini, rasio elektrifikasi akan meningkat. Tujuh titik di empat kabupaten di Bumi Anoa mendapat bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui program Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (ACCESS).
Kabid Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Dewi Rosaria Amin mengatakan program ACCESS merupakan kerja sama antara Korea Selatan (Korsel) dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Kementerian ESDM. Pada proyek ini, Korsel sebagai penyumbang dan sementara teknisnya ditangani Kemen ESDM dibantu Pemda.
“Proyek ACCESS tidak hanya menyediakan pembangkit listrik, tetapi juga membangun infrastruktur PLTS di setiap desa yang terpilih. Di Sultra, ada tujuh lokasi dalam proyek ACCESS. Ini menjadi solusi bagi daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh PLN dan masih terisolasi,” jelasnya kemarin.
Tujuh lokasi proyek kata dia, berada di empat kabupaten. Mulai Bombana di kecamatan Kabaena Barat desa Baliara di dusun pulau bangko dengan jumlah sambungan 139 dan PLTS KWp 47,96. Pulau Baliara dengan sambungan 104 dan PLTS KWp 34,88. Desa Lengora di dusun Boepapa Kecamatan Kabaena Tengah dengan jumlah sambungan 150 dan PLTS KWp 45,78.
Selanjutnya, Muna kecamatan Towea desa Wangkolabu dengan jumlah sambungan 182 dan PLTS KWp 89,38. Muna Barat (Mubar) juga kebagian di Kecamatan Tiworo Utara desa Tasipi dengan jumlah sambungan 190 dan PLTS KWp 74,12.
Terakhir, Konawe Selatan (Konsel). Lokasinya di kecamatan Laonti desa Tambolosu dengan jumlah sambungan 306 dan PLTS KWp 71,94, dan desa Malaringgi dengan jumlah sambungan 177 dan PLTS KWp 75,21.
“Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada keterbatasan akses listrik dari PLN serta kondisi geografis yang sulit dijangkau,” ungkapnya.
PLTS yang dibangun lanjutnya, akan dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan skema pengelolaan yang menyerupai PLN. Masyarakat akan dikenakan iuran per kilowatt-hour (kWh) sesuai tarif yang ditentukan.
“Jadi nanti pengelolaannya diserahkan ke BUMDes. Selain membangun PLTS, proyek ini juga memperkuat kapasitas usaha desa. Asetnya akan diserahkan dari proyek ACCESS ke Kementerian ESDM, lalu langsung ke BUMDes sebagai pemilik dan pengelola,” ujarnya.
Selain menjual listrik, BUMDes juga akan diberi modal usaha untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi berbasis energi, seperti produksi es batu, penjualan gas LPG isi ulang, dan penyediaan air minum isi ulang.
Salah satu aspek penting dalam program ACCESS adalah pemberdayaan perempuan. Setiap PLTS akan dikelola oleh dua operator, dan salah satunya diwajibkan perempuan. Selain itu, dalam struktur BUMDes juga harus ada perwakilan dari organisasi perempuan di desa.
“Ada tiga tujuan utama dari proyek ini, yaitu penyediaan listrik, peningkatan kapasitas usaha masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan. Salah satu operator PLTS wajib perempuan, dan dalam BUMDes harus ada keterlibatan organisasi perempuan,” tambahnya.
Proyek ACCESS telah dimulai sejak tahun 2019 dan diresmikan pada Oktober 2024. Meskipun peresmiannya baru dilakukan, masyarakat di desa-desa penerima manfaat telah lebih dulu menggunakan fasilitas PLTS yang dibangun. (b/iky)
