Dokumen “Anti Hilang”

-- Cegah Mafia Tanah, Terapkan Sertifikat Elektronik

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Sindikat mafia tanah sudah menjadi rahasia umum. Tidak sedikit, masyarakat yang harus rela kehilangan lahan meski telah mengantongi legalitas kepemilikan. Sebagai upaya memberi perlindungan terhadap para pemilik lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan program sertifikat elektronik. Program ini telah berjalan selama sembilan bulan.

Koordinator Humas Kantor BPN Kota Kendari, Asrin Tobelo menjelaskan sertifikat elektronik ini dihadirkan untuk mengurangi potensi kecurangan, terutama yang melibatkan sindikat mafia tanah. Melalui program ini, surat kepemilikan lahan masyarakat lebih terlindung. Sebab bisa mencegah masalah sengketa pemilihan tanah.

“Dengan sertifikat elektronik, kami berharap dapat mengurangi kecurangan dan praktik mafia tanah yang sering merugikan masyarakat. Sertifikat elektronik ini memiliki sistem keamanan yang lebih baik, menggunakan barcode yang dapat memverifikasi keaslian dan status tanah secara lebih transparan,” jelasnya kemarin.

Sertifikat elektronik lanjutnya, membawa sejumlah perubahan signifikan dibandingkan dengan sertifikat tanah analog yang selama ini dikenal masyarakat. Salah satu perubahan mencolok adalah penghapusan layanan pendaftaran untuk sertifikat yang hilang atau rusak, yang sebelumnya menjadi salah satu proses di kantor pertanahan.

"Sertifikat elektronik ini lebih tahan lama dan aman, mengurangi risiko sertifikat hilang atau rusak yang sering terjadi dengan sertifikat analog," tambahnya.

Diakuinya, masih banyak masyarakat yang masih bingung dan berpikir bertifikat elektronik berarti mereka tidak lagi memegang fisik sertifikat. Ia pun menegaskan sertifikat elektronik tetap memiliki fisik.

"Masyarakat tetap akan memegang sertifikat fisik, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sertifikat elektronik ini hanya berupa satu lembar kertas, di mana di bagian depan tercatat data diri pemilik dan histori pendaftaran terkait tanah tersebut, sementara di bagian belakang terdapat informasi mengenai kondisi fisik tanah, luas, dan gambar,” jelasnya.

Sertifikat elektronik kata dia, tidak sepenuhnya menggantikan sertifikat analog, melainkan menawarkan perubahan bertahap. Sertifikat analog yang lama tetap berlaku, namun dengan berbagai perubahan seiring proses pendaftaran dan layanan pertanahan. Misalnya, apabila seseorang ingin menjual atau melakukan balik nama, sertifikat analog yang lama akan diganti dengan sertifikat elektronik setelah proses tersebut dilakukan di kantor pertanahan.

Program ini sambungnya, terhubung dengan aplikasi "Sentuh Tanahku," sebuah platform yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pertanahan secara online, seperti pengecekan status sertifikat, lokasi tanah hingga biaya pelayanan.

"Aplikasi ini telah ada sejak beberapa tahun lalu dan kini terintegrasi dengan sertifikat elektronik. Melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat memantau proses pengajuan layanan pertanahan, mulai dari pendaftaran, balik nama, hingga status sertifikat mereka. Dengan menggunakan aplikasi ini, informasi bisa diperoleh secara cepat dan mudah," lanjutnya.

Terkait dengan isu yang beredar tanah yang tidak menggunakan sertifikat elektronik akan diambil oleh negara, Asrin dengan tegas membantahnya. "Itu adalah hoax. Tidak ada yang akan merampas tanah milik masyarakat. Perubahan yang terjadi hanya pada sertifikatnya. Tanah yang sudah terdaftar tetap menjadi hak milik pemiliknya, hanya saja sertifikatnya yang akan diperbarui menjadi format elektronik," tegasnya.

Ia mengimbau agar masyarakat yang memiliki sertifikat analog dapat melakukan pendaftaran untuk mengganti sertifikat lama mereka enjadi sertifikat elektronik. Proses ini dapat dilakukan tanpa perlu menunggu ada transaksi atau perubahan status tanah.

"Masyarakat yang ingin mengganti sertifikat analog mereka ke sertifikat elektronik bisa langsung datang ke kantor pertanahan tanpa perlu menunggu jual beli atau perubahan lainnya," tutupnya. (b/iky)